Pemerintah Indonesia memperluas mekanisme pemungutan pajak digital melalui Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri atau SPP-TDLN.

Kebijakan tersebut mulai berlaku secara resmi pada Senin, 9 November 2026.

Aturan ini menyasar berbagai produk barang dan jasa digital dari luar negeri yang dimanfaatkan oleh konsumen di dalam negeri.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menegaskan bahwa langkah ini tidak menciptakan jenis pajak baru.

Sistem baru ini memperluas pungutan Pajak Pertambahan Nilai dengan melibatkan lembaga perbankan serta perusahaan teknologi finansial.

Cakupan Objek Pajak Digital Luar Negeri

Objek pemungutan mencakup aplikasi, perangkat lunak, langganan streaming, layanan komputasi awan, hingga permainan daring asing.

Pembelian serta pengisian saldo permainan digital dari penyedia luar negeri juga berpotensi masuk dalam cakupan aturan tersebut.

Namun, otoritas pajak memastikan bahwa tidak seluruh transaksi lintas negara secara otomatis menjadi objek PPN.

Penarikan pajak tetap mengikuti kriteria ketat objek pajak yang diatur dalam ketentuan perpajakan.

Transaksi yang sudah dikenai PPN melalui mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik tidak akan dipungut kembali untuk mencegah pajak ganda.

Penggunaan QRIS untuk pembayaran di dalam negeri dipastikan tidak termasuk dalam sasaran pemungutan SPP-TDLN.

Begitu pula aktivitas pengiriman uang pribadi melalui rekening bank maupun dompet digital.

Meski demikian, biaya komisi atau administrasi dari transaksi finansial tertentu tetap dapat dikenai PPN sesuai ketentuan berlaku.

Pemerintah melibatkan lembaga perbankan secara bertahap guna memastikan kesiapan infrastruktur dalam pemungutan pajak transaksi digital.