Dudung KSP Tegaskan TNI Hanya Dampingi, Tak Ikut Tagih Pajak
Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menegaskan unsur TNI, termasuk Bintara Pembina Desa (Babinsa), tidak terlibat dalam kegiatan penagihan pajak.
Pernyataan itu disampaikan Dudung menanggapi ramainya pembahasan mengenai pelibatan TNI dan Polri dalam pengawasan wajib pajak.
Menurut Dudung, Babinsa memiliki pengetahuan tentang dinamika di lapangan yang dapat membantu Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dalam hal perpajakan.
"Kan banyak celah yang masyarakat yang belum tahu," ujar Dudung di kantor KemenPANRB, Jakarta Selatan, Jumat (24/7).
Dudung menegaskan kehadiran TNI dalam pengawasan wajib pajak hanya bersifat pendampingan. Ia memastikan tidak ada tindakan represif dari unsur TNI.
"Nah, ini mungkin petugas pajak itu datang dan kemudian sifatnya itu hanya pendampingan, bukan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang represif," ujarnya.
Dudung juga memastikan proses penagihan pajak tetap dilakukan oleh petugas Ditjen Pajak.
"Tidak ada (penagihan oleh TNI). Jadi tetap petugas pajak yang di depan, tidak kemudian Babinsa yang kemudian paling di depan.
Saya rasa hanya mendampingi saja," kata mantan Kepala Staf TNI AD itu.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto juga menegaskan keterlibatan aparat hanya sebatas koordinasi dan pembangunan jejaring informasi, bukan untuk pemeriksaan atau pemungutan pajak.
Bimo mengatakan ketentuan itu merupakan aturan internal DJP yang berlaku sejak 2020 dan disempurnakan melalui Surat Edaran Nomor SE-8/PJ/2026 tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak.
"Sekali lagi, ini merupakan SE yang ditujukan untuk internal DJP. Jadi enggak perlu dipolemikkan," ujar Bimo dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (21/7).
Ia menjelaskan DJP bekerja sama dengan berbagai pihak dalam menggali informasi terkait wajib pajak, termasuk Babinsa dan Bhabinkamtibmas.
Namun peran mereka hanya mendukung koordinasi lintas instansi.
Bimo menambahkan DJP saat ini lebih mengandalkan sistem digital dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak, sehingga keterlibatan aparat kewilayahan bukan instrumen utama.
Apabila DJP membutuhkan klarifikasi, pihaknya dapat berkoordinasi dengan aparat pembina kewilayahan maupun perangkat desa.
"Kita minta informasi, kita bekerja sama kepada penyediaan informasi. Jadi tidak perlu dibesar-besarkan di media.
Dan aturan ini sudah ada sejak tahun 2020," ujar Bimo.
Update Terbaru
Ketahui Perbedaan Facial Wash dan Facial Foam Agar Tidak Keliru
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
Xiaomi Watch S5 41mm Meluncur Global dengan Layar 3000 Nit dan Baterai 14 Hari
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
What a Boss Wants Episode 4 Sub Indo bukan LK21 tapi di TVN: Retaknya Armor Sempurna Kwon Do Hyuk
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
Saudara kembar nikahi sepupu bersamaan di Vietnam curi perhatian
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Ubah Ponsel Jadi Mesin Produktivitas Tanpa Sentuh dengan Perintah Gemini
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Galaxy Tab S11 Ultra Diskon Rp 400 Dolar Amerika
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Ford Siapkan Truk Pikap Menengah Baru pada 2027 untuk Saingi Produk Tiongkok
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Trump puji Prabowo Subianto di KTT AS-ASEAN sebagai sosok pemalu
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Negara Bebas Visa Jangka Panjang untuk Pemegang Paspor RI
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Terlibat Penyadapan Presiden, Dua Perwira Tinggi Polri Resmi Dipecat
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Happy Anding Episode 4 Sub Indo bukan LK21 tapi di TVN: Batas Kemampuan dan Keputusan Krusial Tae Gu
Rabu / 18-11-2026, 07:16 WIB
Jadwal Wakil Indonesia di Hong Kong Open Hari Ini: Ujian Berat Menanti
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Mental Desta Runtuh Gara-Gara Pertanyaan Anak Soal Sumber Uang
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Polemik Ijazah Anggota DPR, KPU Nyatakan Seluruh Legislator Penuhi Standar
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB






