DJP Catat 2,7 Juta Wajib Pajak Baru hingga Juni 2026
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat sebanyak 2.756.803 wajib pajak baru hingga 9 Juni 2026.
Penerimaan negara dari wajib pajak baru tersebut mencapai Rp 726,87 miliar.
Lonjakan jumlah wajib pajak ini dipicu oleh integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Selain itu, pengoperasian penuh sistem Coretax juga turut mendorong peningkatan.
Reformasi Administrasi Fiskal
Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal Research Institute, Ariawan Rahmat, menilai capaian ini mencerminkan keberhasilan reformasi administrasi fiskal.
Menurutnya, laju ekstensifikasi natural tidak akan secepat ini tanpa adanya disrupsi pada sistem administrasi.
Peningkatan kepesertaan ditopang oleh penyelarasan data kependudukan berskala besar. Hal ini memaksa pelaku ekonomi informal masuk ke dalam pengawasan administrasi negara.
Ariawan menambahkan, wajib pajak baru yang masuk perlu diverifikasi apakah memenuhi syarat subjektif dan objektif. Dari situ baru bisa dihitung potensi pajak yang sesungguhnya.
Sistem Coretax mengintegrasikan data dari berbagai instansi secara langsung. Perpindahan aset maupun transaksi digital masyarakat dapat dipantau dengan presisi.
Jika ada NIK yang terdeteksi melakukan transaksi ekonomi signifikan, sistem dapat menetapkan status kewajiban pajak secara jabatan. Hal ini diungkapkan Ariawan dalam pernyataannya pada Kamis, 11 Juni 2026.
Rata-rata setoran per wajib pajak baru hanya sekitar Rp 263 ribu. Angka ini menunjukkan bahwa mayoritas berasal dari sektor pekerja tingkat bawah.
Ariawan menjelaskan, jutaan wajib pajak baru sebagian besar berasal dari pekerja entry-level dan pegawai kontrak.
Penghasilan mereka hanya sedikit di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), sehingga potongan PPh Pasal 21 sangat marginal.
Meski demikian, otoritas pajak diuntungkan karena perluasan jaring administrasi menghasilkan basis data sekunder yang krusial.
Ariawan menilai sistem administrasi pajak sukses melebarkan jaring, meskipun ikan yang tertangkap masih berukuran kecil.
Data terintegrasi diproyeksikan menjadi modal pemantauan rekam jejak finansial jangka panjang.
Dalam tiga hingga lima tahun ke depan, data jutaan wajib pajak mikro akan menjadi aset intelijen ekonomi yang kontributif.
Ketika mereka mengalami mobilitas vertikal ke kelas menengah, DJP sudah memiliki rekam jejak finansial sejak awal. Hal ini akan membantu menutup celah tax evasion di masa depan.
Update Terbaru
Ramalan Zodiak 18 November: Cancer Jaga Sikap, Leo Jemput Peluang Emas
Rabu / 18-11-2026, 05:21 WIB
Sinopsis Line of Duty di Bioskop Trans TV Hari ini 18 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 05:18 WIB
Euro Truck Simulator 2 Pecahkan Rekor Pemain Berkat DLC Baru
Rabu / 18-11-2026, 05:14 WIB
Noa Nakada Pemain Ultraman Teo Tutup Usia pada Umur 23 Tahun
Rabu / 18-11-2026, 05:08 WIB
Seri Manga Reading Our Way to a Happy New World Berakhir pada Jilid Ketiga
Rabu / 18-11-2026, 05:08 WIB
Panduan Menghapus Informasi Pribadi dari Fitur Memori Gemini
Rabu / 18-11-2026, 05:07 WIB
Nonton Drakor Merry Berry Love Episode 7 Sub Indo di KST bukan LK21:
Rabu / 18-11-2026, 05:05 WIB
BMW i3 Tempuh 3.700 Mil Lintas Eropa, Waktu Charging di Bawah 3 Jam
Rabu / 18-11-2026, 05:00 WIB
Peluang Megawati Cs Menang, Cek Jadwal Hillstate vs SOOP Hari Ini
Rabu / 18-11-2026, 05:00 WIB
Menerapkan Disney Hug Rule untuk Kedekatan Emosional Anak
Rabu / 18-11-2026, 05:00 WIB
Catatan Spesial Menanti Marc Marquez di Sprint Portugal
Rabu / 18-11-2026, 05:00 WIB






