Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan komitmen untuk menata ulang program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam kurun waktu satu bulan ke depan.

Langkah pembenahan menyeluruh ini diambil guna merespons berbagai kendala pelaksanaan di lapangan, termasuk adanya pembengkakan jumlah titik pelayanan.

>>> IESR Pertanyakan Penjelasan Gangguan Sistem Kelistrikan di Jawa

Dilansir dari Bloomberg Technoz, jumlah titik SPPG yang awalnya direncanakan hanya 21.000 kini melonjak hingga mencapai 27.877 titik di seluruh Indonesia.

Penambahan sebanyak 6.877 titik di luar rencana awal pemerintah tersebut dinilai berpotensi memicu pemborosan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) hingga Rp1 triliun per bulan atau Rp12 triliun per tahun.

Komitmen penataan ini disampaikan dalam konferensi pers peningkatan kualitas layanan MBG dan SPPG Terpencil yang digelar di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, pada Kamis (11/6/2026).

"Perlu waktu penataan ya. 1 bulan.

1 bulan penataan," ujar Zulkifli Hasan.

Selama satu bulan ini, penataan akan difokuskan untuk memperbaiki titik SPPG yang sempat diperjualbelikan, memetakan sekolah penerima, memperbaiki kualitas dapur, hingga memverifikasi laporan penerima manfaat.

Berbagai persoalan yang muncul dalam program andalan ini juga telah mendapatkan perhatian serius dari Presiden Prabowo Subianto.

"Perlu penataan yang menyeluruh oleh Kepala BGN dan manajemen yang baru untuk membenahi program yang sangat penting," ujar Zulkifli Hasan.

Evaluasi menyeluruh ini berujung pada perombakan struktur pengelola program untuk memastikan efektivitas di lapangan.

"Pada satu titik, akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan untuk mengganti dengan manajemen yang baru," kata Zulkifli Hasan.

Lebih lanjut, lonjakan jumlah titik layanan tersebut diduga kuat terjadi akibat adanya praktik transaksi ilegal di luar prosedur resmi.