Institute for Essential Services Reform (IESR) mempertanyakan penjelasan resmi mengenai gangguan sistem kelistrikan yang menyebabkan pemadaman listrik di sejumlah wilayah Jawa.

Menurut IESR, gangguan pada satu elemen jaringan dalam sistem interkoneksi Jawa-Madura-Bali (Jamali) seharusnya tidak berujung pada pemadaman luas.

>>> Marc Marquez Juarai MotoGP Hungaria 2026 Usai Operasi Bahu

Ketentuan reserve margin sebesar 30% dinilai seharusnya memberikan jaminan keamanan pasokan pembangkit bagi PLN.

IESR mendorong Kementerian ESDM selaku regulator untuk melakukan investigasi menyeluruh guna memahami penyebab, faktor pemicu, dan kelemahan sistem.

CEO IESR, Fabby Tumiwa, menduga pemadaman bergilir dipicu oleh rendahnya cadangan bahan bakar di sejumlah PLTU.

Kondisi tersebut membuat Hari Operasi Pembangkit (HOP) berada di bawah batas aman akibat keterlambatan pengiriman pasokan batu bara.

"Keterlambatan pengiriman batu bara ke PLTU yang membuat HOP kritis salah satunya disebabkan oleh tertundanya pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) oleh Menteri ESDM," ujar Fabby dalam keterangan resmi, Kamis (11/6/2026).

Menurut Fabby, hal ini menjadi indikator ketidakmampuan regulator dalam memastikan keandalan sistem operasional listrik nasional.

Ia menekankan bahwa pemadaman listrik selama tiga hari terakhir telah merugikan konsumen secara finansial, dan nilai ganti rugi seringkali tidak sebanding dengan biaya kerugian.

Masyarakat memerlukan penjelasan yang transparan mengenai kondisi keandalan pasokan listrik dari kementerian dan operator.

>>> Terminal Kijing Mulai Layani Bongkar Peti Kemas Perdana

"Investigasi menyeluruh bisa menjawab pemicu dan penyebab utama pemadaman.

Ada sejumlah faktor yang menjadi penyebab pemadaman listrik, antara lain minimnya cadangan daya, gangguan pasokan bahan bakar, jadwal perawatan pembangkit yang tidak sinkron, hingga gangguan transmisi," jelasnya.