Dua Eksportir CPO Diusut Terkait Manipulasi Transfer Pricing
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi pengusutan terhadap dua eksportir minyak kelapa sawit mentah (CPO) atas dugaan manipulasi transfer pricing.
Kasus ini terungkap setelah Kementerian Keuangan melakukan penyelidikan awal terhadap sepuluh eksportir besar.
Purbaya menyatakan bahwa aparat penegak hukum telah menindaklanjuti temuan tersebut secara intensif. Pernyataan ini disampaikan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Rabu, 27 Mei 2026.
Proses Penyelidikan dan Keterlibatan Instansi
Kementerian Keuangan bertindak sebagai inisiator dalam penyelidikan awal. Berdasarkan data internal, ditemukan indikasi kuat bahwa sepuluh eksportir besar menyalahgunakan mekanisme perdagangan internasional.
Purbaya menekankan bahwa kementerian tidak bekerja sendiri. Mereka menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan Agung, dan unit internal Kementerian Keuangan.
Kerja sama ini bertujuan agar pengusutan berjalan transparan dan data akurat sebelum dibawa ke meja hukum. Dokumen terkait aktivitas sepuluh eksportir besar sudah dikantongi tim penyelidik.
Modus Operandi Manipulasi Transfer Pricing
Investigasi menemukan pola tertentu yang dilakukan para eksportir. Modusnya melibatkan perusahaan perantara atau trading company di luar negeri, khususnya Singapura.
Perusahaan di Indonesia menjual komoditas ke anak usaha atau afiliasi di Singapura dengan harga di bawah pasar. Akibatnya, laba yang tercatat di Indonesia menjadi sangat kecil.
Secara fisik, kapal pengangkut CPO langsung menuju negara tujuan akhir. Namun, secara administratif, transaksi diputar melalui entitas lain untuk menciptakan selisih harga yang menguntungkan eksportir secara ilegal.
Dampak Terhadap Penerimaan Negara
Manipulasi harga ekspor ini menggerus potensi penerimaan pajak nasional dari sektor sumber daya alam.
Ketika laba perusahaan di dalam negeri dibuat mengecil, Pajak Penghasilan (PPh) yang disetorkan pun menurun drastis.
Purbaya memberikan ilustrasi bahwa meski barang dikirim langsung, identitas administratif pada dokumen penjualan sengaja dibedakan. Hal ini menjadi fokus aparat untuk membuktikan unsur kesengajaan dalam penghindaran pajak.
Langkah tegas pemerintah diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku usaha di sektor komoditas. Proses pengumpulan bukti dan pemeriksaan saksi masih terus berjalan.
Pemerintah berkomitmen memelototi data ekspor komoditas strategis lainnya. Pengawasan terhadap transaksi terafiliasi akan diperketat dengan dukungan integrasi data antar lembaga keuangan dan otoritas pelabuhan.
Update Terbaru
Menikmati Keindahan Berbagai Destinasi Wisata Bantul Selain Pantai
Rabu / 18-11-2026, 02:56 WIB
Persija Main Tanpa Suporter, Shin Tae Yong Minta Evaluasi
Rabu / 18-11-2026, 02:56 WIB
Pengakuan Silmy Karim di Pengadilan Terkait Pungutan Liar Izin Tinggal WNA
Rabu / 18-11-2026, 02:56 WIB
Optimisme Hakim Danish Sambut Balapan Moto3 Portugal Pekan Ini
Rabu / 18-11-2026, 02:56 WIB
Robert Pattinson Menjadi Pilihan Sempurna untuk Era Baru 007
Rabu / 18-11-2026, 02:49 WIB
Trailer Perdana 3 Body Problem Season 2 Ungkap Konflik Kosmik Epik
Rabu / 18-11-2026, 02:49 WIB
Aktor RPG Exodus Rasakan Beban Warisan Pengembang Eks BioWare
Rabu / 18-11-2026, 02:49 WIB
Fadia Tiwi Menang Dua Gim di Babak Pertama Hong Kong Open 2026
Rabu / 18-11-2026, 02:49 WIB
Rejuran Healer dan Rejuran i: Ketahui Perbedaan Sasaran Kulit Wajah
Rabu / 18-11-2026, 02:42 WIB
Brawijaya Hospital Perkuat Layanan Kesehatan Lewat Ekspansi Jaringan
Rabu / 18-11-2026, 02:42 WIB
Plastics & Rubber Indonesia 2026 Perkuat Rantai Pasok Manufaktur
Rabu / 18-11-2026, 02:42 WIB
Penyebab Penurunan Performa Vinicius Jr di Real Madrid Musim Ini
Rabu / 18-11-2026, 02:42 WIB
Aturan PTKP Dinilai Tak Relevan, Pemerintah Diminta Kaji Ulang
Rabu / 18-11-2026, 02:35 WIB
Ratusan Atlet Ikuti Ajang Berkuda Jabar Classic 2026 di Cibubur
Rabu / 18-11-2026, 02:35 WIB






