JHT Kena Pajak, DJP: Aturannya Sudah Ada Sejak Era SBY
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Final terhadap pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) bukanlah kebijakan baru.
Ketentuan tersebut telah berlaku sejak lama dan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2009.
Penyuluh Pajak Ahli Madya DJP Pusat, Eddy Triono, menyatakan bahwa aturan pajak JHT sudah ada lebih dari satu dekade.
Regulasi itu ditandatangani pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Ini aturan (pajak JHT) sudah lama… di Peraturan Pemerintah nomor 68 tahun 2009 sudah ada, yang tanda tangan Pak SBY zaman dulu,” ujar Eddy dalam media briefing di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Selasa (30/6/2026).
Eddy menjelaskan, kesalahpahaman di masyarakat muncul karena banyak yang mengira seluruh pencairan dana JHT langsung dikenakan pajak.
Padahal, PPh Final hanya berlaku jika nilai manfaat JHT melewati batas tertentu.
Simulasi Perhitungan Pajak JHT
Berdasarkan PP Nomor 68 Tahun 2009, pencairan manfaat JHT dalam jangka waktu dua tahun kalender dikenakan tarif PPh Final 0 persen jika nilainya kurang dari atau sama dengan Rp50 juta.
Manfaat JHT yang melebihi Rp50 juta dikenakan tarif 5 persen.
“Dalam dua tahun kalender sejak pensiun, kalau dicairkan di sana hanya kena PPh final. Rp0 sampai Rp50 juta kena tarif 0 persen.
Di atas itu, semuanya sampai berapa miliar pun kenanya 5 persen,” ucapnya.
Eddy menegaskan bahwa perhitungan pajak tidak dilakukan dengan mengalikan tarif 5 persen terhadap seluruh nilai manfaat JHT.
Pajak hanya dikenakan pada bagian saldo yang berada di atas batas Rp50 juta.
Ia memberi contoh: jika seorang pekerja menerima pencairan JHT sebesar Rp100 juta, nilai tersebut tidak langsung dikalikan 5 persen.
Pertama, dikurangi batas bebas pajak Rp50 juta, baru sisanya dikenakan pajak.
“Misalnya saldonya Rp100 juta, kita cairkan sekaligus. Jadi Rp100 juta kita kurangi Rp50 juta, baru Rp50 jutanya dikali 5 persen.
Berarti Rp2,5 juta, jadi separuh dari yang disebutkan,” jelasnya.
Update Terbaru
Nonton Drakor Merry Berry Love Episode 7 Sub Indo di KST bukan LK21:
Rabu / 18-11-2026, 05:05 WIB
BMW i3 Tempuh 3.700 Mil Lintas Eropa, Waktu Charging di Bawah 3 Jam
Rabu / 18-11-2026, 05:00 WIB
Peluang Megawati Cs Menang, Cek Jadwal Hillstate vs SOOP Hari Ini
Rabu / 18-11-2026, 05:00 WIB
Menerapkan Disney Hug Rule untuk Kedekatan Emosional Anak
Rabu / 18-11-2026, 05:00 WIB
Catatan Spesial Menanti Marc Marquez di Sprint Portugal
Rabu / 18-11-2026, 05:00 WIB
Tanggapan Tegas Trump Mengenai Rencana Serangan Bom Kotor Iran
Rabu / 18-11-2026, 04:57 WIB
BI Catat Pengguna QRIS Lampaui 70 Juta serta 49 Juta Merchant
Rabu / 18-11-2026, 04:57 WIB
Horizon Evo Pesawat Sayap Tunggal Buatan Natilus Diklaim Hemat Bahan Bakar
Rabu / 18-11-2026, 04:56 WIB
Statistik Impresif Mariano Peralta Bungkam Keraguan di Persib
Rabu / 18-11-2026, 04:56 WIB
Xiaomi 18 Pro Series Bawa Kamera 200 MP Rilis Awal Desember 2026
Rabu / 18-11-2026, 04:49 WIB
Pesta gol ke gawang Belanda bawa Jerman melaju di Nations League
Rabu / 18-11-2026, 04:49 WIB
IHSG Melemah 0,3 Persen, Hendra Wardana Soroti Empat Saham Pilihan
Rabu / 18-11-2026, 04:49 WIB
Indonesia Re Benahi PPID demi Jaga Predikat Informatif
Rabu / 18-11-2026, 04:42 WIB
Anfield Jadi Saksi Persaingan Liverpool dan Manchester United
Rabu / 18-11-2026, 04:42 WIB






