Badan Pusat Statistik (BPS) meluruskan anggapan yang beredar di masyarakat terkait Sensus Ekonomi 2026.

BPS menegaskan seluruh data yang dikumpulkan tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan atau pungutan lainnya.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan penegasan itu dan meminta masyarakat tidak ragu menerima kedatangan petugas sensus.

Menurutnya, data yang dihimpun hanya dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan statistik dan kebijakan pembangunan nasional.

"Data yang kami kumpulkan ini nanti akan memberikan manfaat yang luar biasa kepada masyarakat. Masyarakat akan terdata artinya mereka akan punya suara untuk kebijakan," kata Amalia.

Ia menambahkan, jika masyarakat terdata, mereka tidak akan terlewat mendapatkan intervensi kebijakan dari pemerintah.

Amalia menegaskan kerahasiaan seluruh data responden dijamin penuh oleh BPS.

Karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir jika diminta memberikan informasi kepada petugas sensus.

Menurut Amalia, keberadaan data yang akurat menjadi fondasi penting bagi pemerintah dalam menyusun program yang sesuai kebutuhan masyarakat.

Dengan data yang lengkap, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran sehingga manfaatnya dirasakan lebih luas.

Amalia mengajak masyarakat mendukung Sensus Ekonomi 2026 dengan menerima petugas yang datang melakukan pendataan.

Ia berharap partisipasi aktif masyarakat dapat menghasilkan data statistik ekonomi yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan nasional.