UU P2SK Beri Perlindungan Hukum Khusus bagi Investor Surat Utang Danantara
Pemerintah memberikan jaminan perlindungan hukum khusus bagi investor yang membeli surat utang Patriot Bond dan Merah Putih Bond.
Instrumen pendanaan ini diterbitkan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. Regulasi ini merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
Melalui revisi aturan tersebut, pemerintah menyisipkan Pasal 50A yang mengatur kewenangan khusus Danantara. Lembaga ini berwenang menerbitkan berbagai instrumen pendanaan, termasuk Patriot Bond dan Merah Putih Bond.
Perlindungan Hukum dan Kerahasiaan Data
Negara memberikan jaminan perlindungan hukum yang kuat bagi pembeli instrumen tersebut. Berdasarkan Pasal 50A ayat (5), investor dibebaskan dari berbagai tuntutan hukum selama bertransaksi.
Aturan itu menyebutkan negara menjamin dan melindungi pembelian surat utang khusus dari penuntutan pidana umum, pidana khusus termasuk pidana perpajakan, dan gugatan perdata.
Selain itu, pemerintah juga menjamin kerahasiaan data transaksi pemegang surat utang Danantara.
Pasal 50A ayat (6) mengatur bahwa seluruh data dan informasi dari pembelian instrumen ini tidak dapat digunakan untuk hal lain.
Informasi tersebut dilarang dijadikan dasar pengenaan pajak maupun alat bukti dalam proses peradilan.
Batasan Transaksi dan Ketentuan Pasar Perdana
Perlindungan hukum dan kerahasiaan data tersebut memiliki batasan wilayah transaksi yang spesifik.
Berdasarkan Pasal 50A ayat (7), aturan ini hanya berlaku untuk transaksi di pasar perdana atau pasar primer.
Artinya, perlindungan khusus tidak otomatis berlaku bagi transaksi di pasar sekunder. Meski mendapat proteksi ketat, investor tetap memiliki hak mengalihkan kepemilikan surat utang atau menjadikannya jaminan agunan.
Pemerintah juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang pernah mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty) dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS).
Pasal 50A ayat (9) membolehkan eks peserta kedua program itu untuk membeli Patriot Bond dan Merah Putih Bond.
Langkah ini diproyeksikan menjadi daya tarik baru untuk mengumpulkan dana investasi jangka panjang bagi proyek strategis nasional.
Namun, pemberian perlindungan hukum yang luas ini berpotensi memicu diskusi terkait transparansi dan kesetaraan hukum.
Update Terbaru
Anime Soara and the House of Monsters Gaet Dua Seiyuu Baru untuk 2027
Rabu / 18-11-2026, 08:49 WIB
Batas Wakhir Penetapan UMP 2027 oleh Kepala Daerah Jatuh Pada Tanggal 21 November
Rabu / 18-11-2026, 08:49 WIB
Solusi kipas angin tidak kencang karena debu dan komponen aus
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Menentukan Posisi Pintu Rumah dan Meja Kerja Pembawa Hoki Shio
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Ramalan Zodiak Paling Beruntung 18 November 2026 Bawa Kedamaian
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Respons DPR dan KPU soal Petisi Verifikasi Ijazah Anggota Dewan
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Peran Vital Haaland Bawa Norwegia Tembus Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Nelayan Kepulauan Sangihe Ditemukan Selamat di Perairan Buol
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Karier dan Asmara Libra Serta Scorpio dalam Zodiak 18 November
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Baca Komik Lookism Chapter 634 Bahasa Indonesia, Jadwal Rilis dan Bocoran Kim Gap-ryong [25]
Rabu / 18-11-2026, 08:30 WIB
Kasus Bupati Kupang, Menteri HAM Jadwalkan Temui Keluarga Korban
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Penyelamatan Badak Jawa, Pemerintah Siapkan Lokasi Konservasi Alternatif
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Marak Gangguan Siber Melanda, Jaringan Rahasia NSA Ikut Mengalami Penurunan Sistem
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB






