Partai Komunis Kuba telah menyetujui paket reformasi ekonomi dan sosial yang komprehensif.

Langkah ini bertujuan memperluas peran modal swasta dan mekanisme pasar di tengah krisis ekonomi terburuk yang dialami pulau itu dalam beberapa dekade.

in1

>>> OJK Respons Penurunan Kriteria Arus Informasi Pasar Modal Indonesia

Komite Sentral Partai Komunis menyetujui 176 usulan reformasi yang dikelompokkan menjadi 23 bidang.

Persetujuan ini terjadi selama sesi pleno luar biasa pada Rabu (17/6), menurut laporan Granma, surat kabar resmi partai pada Kamis (18/6).

Langkah-langkah tersebut dimaksudkan tidak hanya untuk mengatasi kesulitan ekonomi saat ini, tetapi juga untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang.

Reformasi mencakup berbagai sektor, termasuk perencanaan ekonomi, hubungan kepemilikan, pertanian, kebijakan tenaga kerja dan upah, energi, investasi asing, perdagangan luar negeri, pariwisata, transportasi, perpajakan, perbankan, dan keuangan.

Reformasi juga mencakup langkah-langkah terkait transformasi digital, kecerdasan buatan, ekonomi berbasis pengetahuan, statistik, dan pengawasan regulasi.

Menurut Escambray, paket tersebut akan membentuk kembali struktur bisnis negara, memperluas peluang bagi modal swasta, dan mengakui mekanisme pasar sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien.

Para pejabat Kuba mengatakan langkah-langkah tersebut bukan penyimpangan dari model sosialis negara dan tetap konsisten dengan konstitusi.

Namun, mereka mengakui bahwa implementasinya akan membutuhkan perubahan legislatif, termasuk amandemen terhadap peraturan yang ada dan pengesahan undang-undang baru.

Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel mengatakan bahwa keadaan Kuba saat ini membutuhkan tindakan mendesak.

>>> 40% Gen Z Ditemani Orang Tua Saat Interview Kerja dan Nego Gaji

Menurut Granma, dia mengatakan negara tersebut membutuhkan agenda ekonomi yang mendalam dan tangkas yang dapat diimplementasikan dalam jangka pendek, menggabungkan stabilisasi makroekonomi, insentif untuk meningkatkan produksi, kepastian hukum, promosi investasi, penggunaan teknologi yang lebih besar, dan perlindungan sosial yang terarah.