AS Bela Sanksi Ekonomi terhadap Kuba, PBB Peringatkan Dampak Kemanusiaan
Pemerintah Amerika Serikat membela kebijakan sanksi ekonomi terhadap Kuba pada Rabu (10/6/2026). Pembelaan ini muncul setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan dampak luas yang mengancam keselamatan warga.
Kebijakan Washington memicu peningkatan tekanan dalam beberapa bulan terakhir. Sanksi menyasar individu dan lembaga, termasuk Presiden Kuba.
Langkah ini diambil setelah AS menetapkan status darurat nasional terkait Kuba pada tahun ini. Sanksi memungkinkan Washington mengenakan tarif terhadap negara pemasok minyak ke Kuba.
Akibatnya, krisis energi di Kuba semakin parah dan memicu pemadaman listrik di negara Karibia itu. Pejabat Gedung Putih menegaskan sanksi ditujukan kepada para pemimpin, bukan masyarakat.
"Sanksi ini menargetkan para pemimpin dan entitas yang menopang kampanye rezim Kuba yang dinilai mengganggu serta mengancam keamanan nasional Amerika Serikat," kata pejabat Gedung Putih.
Gedung Putih menyatakan bahwa hambatan utama hubungan kedua negara berada pada kepemimpinan Kuba saat ini.
Namun, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio tetap membuka peluang untuk memperbaiki hubungan bilateral dengan Havana.
"Mereka seharusnya mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat sebelum terlambat," ujar pejabat Gedung Putih.
Kritik Internasional terhadap Sanksi
Di sisi lain, sanksi ini mendapat kritik tajam dari perwakilan internasional. Mereka menilai sanksi memukul sektor-sektor krusial dan mengganggu pemenuhan hak-hak dasar masyarakat Kuba.
Sanksi tersebut membatasi akses warga terhadap air bersih, pangan, hingga layanan kesehatan.
Volker Türk, Komisaris Tinggi HAM PBB, menyatakan paket sanksi yang menyasar sektor penting dan menimbulkan dampak luas bertentangan dengan prinsip hukum HAM internasional.
Kementerian Luar Negeri Kuba belum memberikan tanggapan resmi secara langsung. Namun, ketegangan sempat meningkat setelah Presiden AS Donald Trump berulang kali menyampaikan kemungkinan langkah lebih lanjut.
Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodríguez Parrilla melalui media sosial mengecam kebijakan blokade energi tersebut. Ia menilai kebijakan itu merugikan warga dan menghambat bantuan internasional.
Pemerintah Kuba juga merespons keras ancaman penggunaan kekuatan militer yang dinilai melanggar hukum internasional.
Update Terbaru
Nonton Drakor Merry Berry Love Episode 7 Sub Indo di KST bukan LK21:
Rabu / 18-11-2026, 05:05 WIB
BMW i3 Tempuh 3.700 Mil Lintas Eropa, Waktu Charging di Bawah 3 Jam
Rabu / 18-11-2026, 05:00 WIB
Peluang Megawati Cs Menang, Cek Jadwal Hillstate vs SOOP Hari Ini
Rabu / 18-11-2026, 05:00 WIB
Menerapkan Disney Hug Rule untuk Kedekatan Emosional Anak
Rabu / 18-11-2026, 05:00 WIB
Catatan Spesial Menanti Marc Marquez di Sprint Portugal
Rabu / 18-11-2026, 05:00 WIB
Tanggapan Tegas Trump Mengenai Rencana Serangan Bom Kotor Iran
Rabu / 18-11-2026, 04:57 WIB
BI Catat Pengguna QRIS Lampaui 70 Juta serta 49 Juta Merchant
Rabu / 18-11-2026, 04:57 WIB
Horizon Evo Pesawat Sayap Tunggal Buatan Natilus Diklaim Hemat Bahan Bakar
Rabu / 18-11-2026, 04:56 WIB
Statistik Impresif Mariano Peralta Bungkam Keraguan di Persib
Rabu / 18-11-2026, 04:56 WIB
Xiaomi 18 Pro Series Bawa Kamera 200 MP Rilis Awal Desember 2026
Rabu / 18-11-2026, 04:49 WIB
Pesta gol ke gawang Belanda bawa Jerman melaju di Nations League
Rabu / 18-11-2026, 04:49 WIB
IHSG Melemah 0,3 Persen, Hendra Wardana Soroti Empat Saham Pilihan
Rabu / 18-11-2026, 04:49 WIB
Indonesia Re Benahi PPID demi Jaga Predikat Informatif
Rabu / 18-11-2026, 04:42 WIB
Anfield Jadi Saksi Persaingan Liverpool dan Manchester United
Rabu / 18-11-2026, 04:42 WIB






