Pemerintah Amerika Serikat membela kebijakan sanksi ekonomi terhadap Kuba pada Rabu (10/6/2026). Pembelaan ini muncul setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan dampak luas yang mengancam keselamatan warga.

Kebijakan Washington memicu peningkatan tekanan dalam beberapa bulan terakhir. Sanksi menyasar individu dan lembaga, termasuk Presiden Kuba.

>>> Wasit Somalia Omar Abdulkadir Artan Ditolak Masuk AS, Batal Pimpin Piala Dunia 2026

Langkah ini diambil setelah AS menetapkan status darurat nasional terkait Kuba pada tahun ini. Sanksi memungkinkan Washington mengenakan tarif terhadap negara pemasok minyak ke Kuba.

Akibatnya, krisis energi di Kuba semakin parah dan memicu pemadaman listrik di negara Karibia itu. Pejabat Gedung Putih menegaskan sanksi ditujukan kepada para pemimpin, bukan masyarakat.

"Sanksi ini menargetkan para pemimpin dan entitas yang menopang kampanye rezim Kuba yang dinilai mengganggu serta mengancam keamanan nasional Amerika Serikat," kata pejabat Gedung Putih.

Gedung Putih menyatakan bahwa hambatan utama hubungan kedua negara berada pada kepemimpinan Kuba saat ini.

Namun, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio tetap membuka peluang untuk memperbaiki hubungan bilateral dengan Havana.

"Mereka seharusnya mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat sebelum terlambat," ujar pejabat Gedung Putih.

>>> Harga Emas Dunia Ambruk 11 Juni 2026 Mendekati Level US$ 4.000

Kritik Internasional terhadap Sanksi

Di sisi lain, sanksi ini mendapat kritik tajam dari perwakilan internasional. Mereka menilai sanksi memukul sektor-sektor krusial dan mengganggu pemenuhan hak-hak dasar masyarakat Kuba.

Sanksi tersebut membatasi akses warga terhadap air bersih, pangan, hingga layanan kesehatan.

Volker Türk, Komisaris Tinggi HAM PBB, menyatakan paket sanksi yang menyasar sektor penting dan menimbulkan dampak luas bertentangan dengan prinsip hukum HAM internasional.

Kementerian Luar Negeri Kuba belum memberikan tanggapan resmi secara langsung. Namun, ketegangan sempat meningkat setelah Presiden AS Donald Trump berulang kali menyampaikan kemungkinan langkah lebih lanjut.

Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodríguez Parrilla melalui media sosial mengecam kebijakan blokade energi tersebut. Ia menilai kebijakan itu merugikan warga dan menghambat bantuan internasional.

>>> Omar Alderete Optimis Paraguay Mampu Bicara Banyak di Piala Dunia 2026

Pemerintah Kuba juga merespons keras ancaman penggunaan kekuatan militer yang dinilai melanggar hukum internasional.