Definisi Buruh Menurut UU dan Kategori Pekerja yang Termasuk
Pemahaman mengenai definisi buruh atau pekerja menjadi penting, terutama menjelang peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2026.
Dalam kerangka hukum di Indonesia, istilah buruh dan pekerja memiliki arti yang sama, meskipun penggunaannya bisa berbeda dalam konteks sosial atau historis.
Regulasi ketenagakerjaan memberikan penjelasan spesifik mengenai status hukum ini.
Definisi Buruh Menurut Undang-Undang
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, buruh atau pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
Ketetapan ini menegaskan bahwa kategori buruh tidak terbatas pada sektor pabrik atau industri berat, melainkan mencakup seluruh individu dalam hubungan kerja yang mendapat kompensasi dari pemberi kerja.
Kategori Pekerja yang Termasuk Buruh
Pengelompokan buruh memiliki cakupan luas di berbagai sektor ekonomi. Karyawan perusahaan, baik tetap, kontrak, maupun pekerja harian lepas, termasuk di dalamnya.
Operator produksi, teknisi, dan pekerja lapangan di sektor pabrik dan industri juga masuk kategori ini.
Tenaga kerja di sektor jasa seperti staf perkantoran, tenaga administrasi, kasir, dan pekerja ritel turut diklasifikasikan sebagai pekerja.
Tenaga profesional bergaji seperti akuntan, analis, dan staf IT yang bekerja dalam hubungan kerja formal juga dikategorikan sebagai buruh.
Pekerja sektor informal tertentu pun termasuk, sepanjang memiliki hubungan kerja dan menerima upah meski tanpa kontrak tertulis.
Di sisi lain, wirausaha atau pekerja mandiri yang tidak memperoleh upah dari pemberi kerja umumnya tidak termasuk dalam kategori buruh menurut undang-undang.
Unsur Utama dan Hak Buruh
Status hukum sebagai buruh memerlukan tiga unsur utama: adanya pekerjaan, adanya upah atau imbalan, dan adanya hubungan kerja dengan pemberi kerja.
Ketiga unsur ini menjadi dasar penentuan hak dan kewajiban, serta landasan perlindungan hukum, jaminan sosial, dan aturan ketenagakerjaan lainnya.
Hak-hak pekerja yang dijamin undang-undang meliputi upah layak, jaminan sosial dan kesehatan, waktu kerja dan istirahat, hak berserikat, serta perlindungan keselamatan kerja.
Pemenuhan hak ini menjadi fondasi hubungan industrial yang adil.
Peringatan Hari Buruh setiap 1 Mei menjadi momentum refleksi bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk terus memperbaiki sistem ketenagakerjaan.
Update Terbaru
Ratusan Warga Ikuti Nobar Perdana Harimau Putih Terikat Cinta
Rabu / 18-11-2026, 04:21 WIB
Jadwal Bioskop Trans TV 19 - 22 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 04:21 WIB
Veteran Doom Bela Gabe Newell: Steam Lindungi Gamer dari Disney, EA, Microsoft
Rabu / 18-11-2026, 04:15 WIB
Momen Rekonsiliasi Noelle dan Nozel dalam Black Clover Episode 177
Rabu / 18-11-2026, 04:14 WIB
Sinopsis Black and Blue di Bioskop Trans TV Hari ini 18 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 04:14 WIB
6 Gestur Tersembunyi Google Maps di Android untuk Zoom, Miringkan Peta, dan Pin Lokasi
Rabu / 18-11-2026, 04:07 WIB
Jual Pabrik ke Roshel, Stellantis Dituntut Kembalikan Dana Publik oleh Kanada
Rabu / 18-11-2026, 04:07 WIB
Hindari Kelebihan Pasokan, Dapur MBG Diminta Tampung Hasil Lele Lokal
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
Nirwana Villas Malioboro Dibangun Bakrieland Lewat Sindikasi BPR
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
AS Incar Pasokan Magnet Tanah Jarang dari Negara Anggota ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
Target Pajak 2026: Pemerintah Diminta Jaga Likuiditas Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Peluang Tingkatkan Kompetensi Pajak Melalui Program ProSmartClass B.24
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Neraca Pangan Nasional 2026 Pastikan Ketersediaan Bahan Pokok Aman
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Smartwatch Xiaomi Watch S5 41mm Meluncur Global Layar 3000 Nits
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB






