OJK Resmi Ambil Alih Pengawasan Aset Kripto di Indonesia
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengambil alih pengawasan perdagangan aset kripto di Indonesia sejak 10 Januari 2025.
Peralihan kewenangan ini berdasarkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2024.
Sebelumnya, pengawasan aset kripto berada di bawah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).
Dengan pengawasan OJK, standar perlindungan konsumen di sektor kripto kini setara dengan perbankan dan pasar modal.
Perubahan Skema Pajak Kripto
Pemerintah juga menyederhanakan skema perpajakan kripto melalui PMK Nomor 50 Tahun 2025 yang berlaku sejak Agustus 2025.
Transaksi kripto tidak lagi dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), melainkan hanya PPh Pasal 22 final.
Kebijakan ini bertujuan meningkatkan likuiditas pasar domestik.
Risiko Finansial bagi Investor
Meski regulasi semakin ketat, risiko investasi kripto tetap ada. Volatilitas harga tinggi menjadi salah satu risiko utama.
Harga aset kripto bisa terkoreksi tajam akibat sentimen global atau perubahan algoritma.
Risiko operasional platform juga mengintai, seperti kegagalan teknis bursa yang menghambat penarikan dana.
Ancaman keamanan siber terhadap dompet digital dan infrastruktur bursa juga perlu diwaspadai.
Selain itu, investor menghadapi risiko likuiditas, yaitu kesulitan menjual aset karena rendahnya minat beli.
Langkah Mitigasi Risiko
Investor disarankan hanya bertransaksi di pedagang aset kripto yang memiliki izin OJK.
Gunakan modal dingin yang khusus dialokasikan untuk investasi berisiko tinggi, bukan dana kebutuhan pokok.
Terapkan penyimpanan aman dengan fitur keamanan berlapis seperti Multi-Factor Authentication (MFA) atau cold storage untuk aset dalam jumlah besar.
Diversifikasi portofolio juga penting, jangan menempatkan seluruh modal pada satu jenis koin atau sektor.
Integrasi aset kripto ke dalam pengawasan OJK memberikan lapisan keamanan tambahan, namun literasi keuangan tetap menjadi benteng utama.
Update Terbaru
Hindari Kelebihan Pasokan, Dapur MBG Diminta Tampung Hasil Lele Lokal
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
Nirwana Villas Malioboro Dibangun Bakrieland Lewat Sindikasi BPR
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
AS Incar Pasokan Magnet Tanah Jarang dari Negara Anggota ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
Target Pajak 2026: Pemerintah Diminta Jaga Likuiditas Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Peluang Tingkatkan Kompetensi Pajak Melalui Program ProSmartClass B.24
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Neraca Pangan Nasional 2026 Pastikan Ketersediaan Bahan Pokok Aman
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Smartwatch Xiaomi Watch S5 41mm Meluncur Global Layar 3000 Nits
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Timnas U-17 Kunci Tiket Piala Asia 2027 Usai Gilas Afghanistan
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Kesiapan Porprov Jabar 2026 di Bekasi Tuai Pujian dari Marciano
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Kasus Pemerasan Imigrasi, Saksi Akui Rutin Berikan Uang Pelicin
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Alasan Pemecatan Xabi Alonso Menurut Pengakuan Gelar Lucas Vazquez
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Mengenal Perbedaan UMP, UMK, UMSP, dan UMSK dalam Aturan Upah Minimum
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB
Rekomendasi Krim Tangan Pencerah untuk Atasi Noda Gelap di Kulit
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB
Studi Ungkap Pengelolaan Hutan Adat Didominasi Elite Laki-laki
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB






