PKP Siapkan Rp2,2 Triliun untuk Hunian Tetap Pasca Bencana Sumatera
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyiapkan anggaran Rp2,2 triliun untuk percepatan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) pasca bencana di Sumatera.
Ia menyatakan bahwa kebijakan, program, dan anggaran telah siap.
>>> Mentan Lapor Prabowo: Cadangan Beras Nasional Cukup untuk 10 Bulan
Desain hunian tetap beserta prasarana, sarana, dan utilitasnya juga sudah menggunakan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) dan bata interlock presisi.
Pemerintah daerah telah membantu penyediaan lahan agar pembangunan segera berjalan.
Kementerian PKP juga menyiapkan 57 personel di Aceh, 35 personel di Sumatera Utara, dan 30 personel di Sumatera Barat.
Maruarar menyarankan pelibatan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan tata kelola yang baik.
Teknologi RISHA akan digunakan untuk huntap komunal di Aceh dan Sumatera Utara, sedangkan bata interlock presisi di Sumatera Barat.
Koordinasi Lintas Kementerian
Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat.
Rapat dipimpin Menteri Koordinator PMK Pratikno selaku Ketua Tim Pengarah Satgas Percepatan dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera.
Turut hadir Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri PU Dody Hanggodo, Kepala BNPB Suharyanto, serta perwakilan kementerian/lembaga, TNI, dan Polri.
>>> Portugal Ditahan Imbang Kongo, Ronaldo Tanpa Tembakan ke Gawang
Mendagri Tito Karnavian selaku Ketua Tim Pelaksana Satgas menyampaikan bahwa 33 kementerian dan lembaga terlibat dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Lima di antaranya telah menerima alokasi anggaran, sementara 20 lainnya masih berproses di Kementerian Keuangan.
Kementerian PKP menjadi prioritas karena pembangunan huntap komunal sangat dinantikan masyarakat. Tito berharap ada dukungan percepatan dari Kementerian Keuangan.
Ia menjelaskan dua jenis hunian disiapkan: hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap). Pembangunan huntara telah memasuki tahap akhir dengan sisa pekerjaan sekitar 3,09 persen.
Hunian tetap komunal menjadi tanggung jawab Kementerian PKP, sedangkan hunian di atas lahan milik masyarakat (in-situ) dilaksanakan oleh BNPB.
Pembangunan huntap melalui skema gotong royong bersama Yayasan Buddha Tzu Chi juga terus berjalan.
Total 2.603 unit huntap akan dibangun, terdiri dari 1.103 unit di Sumatera Utara, 1.000 unit di Aceh, dan 500 unit di Sumatera Barat.
>>> FAM Putus Kontrak Peter Cklamovski, Timnas Malaysia Tanpa Pelatih Jelang Piala AFF 2026
Target penyelesaian pada Oktober 2026.
Update Terbaru
Mentan Tegaskan Swasembada Beras, Tak Ada Izin Impor pada 2025
Kamis / 18-06-2026, 18:12 WIB
Pemerintah Tetapkan Libur Idul Adha 2026 Dua Hari Melalui SKB 3 Menteri
Kamis / 18-06-2026, 18:12 WIB
Suzuki Indonesia Tebar Teaser SUV Baru, Diduga XL7 Facelift
Kamis / 18-06-2026, 18:12 WIB
BRI Multiguna Bantu Orang Tua Hadapi Biaya Tahun Ajaran Baru
Kamis / 18-06-2026, 18:12 WIB
Polisi Selidiki Pasangan yang Diduga Berhubungan Intim di Bianglala Konser Guns N' Roses
Kamis / 18-06-2026, 18:12 WIB
Infiniti Land dan UI Jalin Kerja Sama Riset Perumahan Berkelanjutan
Kamis / 18-06-2026, 18:11 WIB
Komisi III DPR Minta Polisi Tetapkan Komisaris Hanania Travel sebagai Tersangka
Kamis / 18-06-2026, 18:10 WIB
Mentan: Indonesia Swasembada Pangan Sesuai Standar FAO
Kamis / 18-06-2026, 18:10 WIB
Sekuriti Mal di Tambora Curi Sembako Rp70 Juta untuk Judi Online
Kamis / 18-06-2026, 18:10 WIB
5 Efek Samping Diet Tanpa Olahraga yang Perlu Diwaspadai
Kamis / 18-06-2026, 18:10 WIB
BI Perpanjang Keringanan Kartu Kredit hingga Desember 2026
Kamis / 18-06-2026, 18:10 WIB
Kritik Perut Buncit Saat Fan Meeting, Hyeri Janji Turunkan Berat Badan
Kamis / 18-06-2026, 18:10 WIB
IHSG Jatuh ke Level 6.172 Dipicu Aksi Jual Asing dan Kenaikan BI Rate
Kamis / 18-06-2026, 18:10 WIB






