Kementerian PU Perkuat Infrastruktur Berbasis Masyarakat dengan Anggaran Rp1,65 Triliun
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan komitmennya memperkuat pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM). Program ini dinilai penting karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat, baik secara fisik maupun ekonomi.
“Kami memberikan perhatian khusus pada Infrastruktur Berbasis Masyarakat.
Menurut kami, IBM ini sangat penting karena dampaknya paling dekat dan langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, baik dari sisi fisik maupun dari sisi ekonomi,” ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Kementerian PU mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,65 triliun melalui IBM yang akan menjangkau 4.127 titik lokasi di berbagai daerah pada tahun 2027.
Program IBM mencakup 2.000 lokasi Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) pada sektor Sumber Daya Air senilai Rp450 miliar.
Sedangkan 2.127 lokasi pada unit kegiatan Cipta Karya dengan pagu Rp1,2 triliun.
Program Unggulan IBM
Kementerian PU menilai program IBM sebagai investasi strategis yang memberikan manfaat nyata. Program ini tidak hanya meningkatkan kualitas infrastruktur dasar, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Program P3TGAI berperan meningkatkan produktivitas pertanian melalui perbaikan jaringan irigasi.
Sementara itu, Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) membantu penyediaan akses air minum di desa-desa.
Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) dan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) mendukung peningkatan kesehatan lingkungan melalui layanan sanitasi dan pengelolaan sampah.
Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) dan Pengembangan Kawasan Ekonomi (PKE) diharapkan memperkuat aktivitas ekonomi kawasan.
Pembangunan jembatan gantung juga dinilai penting untuk membuka akses masyarakat di daerah terpencil, termasuk bagi pelajar, petani, dan warga yang selama ini menghadapi keterbatasan konektivitas.
“Dengan dukungan Komisi V DPR, Kementerian Pekerjaan Umum berkomitmen untuk tetap menjaga agar setiap rupiah APBN dikelola dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan akuntabel.
Menghasilkan output dan outcome pekerjaan pembangunan yang sesuai mutu dan kualitas ditingkatkan, tertib dalam pertanggungjawabannya, serta memberikan manfaat nyata bagi ketahanan air, konektivitas wilayah, layanan dasar, dan penyediaan prasarana publik yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat Indonesia,” kata Dody.
Langkah ini menunjukkan upaya pemerintah memastikan pembangunan tidak hanya berfokus pada proyek besar, tetapi juga menjangkau kebutuhan dasar masyarakat hingga tingkat desa dan kawasan terpencil.
Update Terbaru
Ketegangan Meningkat Saat Iran Serang Radar Militer AS di Bahrain dan Fasilitas Kuwait
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Fakta Daging Kucing Masih Dikonsumsi di 4 Negara Ini
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Aksi Jual Asing Tekan Saham BBCA hingga Koreksi 1,79 Persen
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Daftar Pajak Terbaru Pembelian dan Buyback Emas Batangan Antam
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Harga Emas Antam Hari Ini Turun Seiring Koreksi Pasar Global
Rabu / 18-11-2026, 09:07 WIB
Tanggapan Jensen Huang Terkait Kemungkinan Pimpin Kembali Nvidia
Rabu / 18-11-2026, 09:07 WIB
Peran Strategis QRIS dan DEFA Perkuat Posisi Indonesia di ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 09:07 WIB
Pendapatan Turun, BEI Minta Klarifikasi Kinerja MSKY
Rabu / 18-11-2026, 09:07 WIB
Harga Emas Hari Ini, 18 November 2026: Antam Turun Rp1.000 per Gram, Buyback Ikut Melemah Rp6.000
Rabu / 18-11-2026, 09:01 WIB
Pulih dari Koreksi, Harga Perak Murni Antam Naik Tipis
Rabu / 18-11-2026, 09:00 WIB
Fakta Unik Cara Semut Mengirim Pesan Rahasia Menggunakan Getaran
Rabu / 18-11-2026, 09:00 WIB
Analis jagokan deretan saham ini saat pergerakan IHSG tertekan
Rabu / 18-11-2026, 09:00 WIB
Pelemahan IHSG Warnai Perdagangan Akibat Net Sell Asing
Rabu / 18-11-2026, 09:00 WIB






