Data tersebut dinilai penting untuk mengetahui apakah persoalan kesejahteraan menjadi salah satu penyebab berkurangnya minat masyarakat terhadap profesi guru.

Selain itu, Esti menilai pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang lebih fleksibel bagi sekolah-sekolah di wilayah 3T.

Menurutnya, kondisi geografis dan jumlah peserta didik di daerah tersebut tidak dapat disamakan dengan sekolah di wilayah perkotaan.

"Di daerah 3T, kita tidak bisa menuntut jumlah murid per kelas sama dengan daerah normal. Bisa jadi satu kelas hanya berisi tiga siswa karena lokasinya yang sangat terpencil.

Oleh sebab itu, penanganan daerah 3T harus diberikan kekhususan," tegasnya.

Di sisi lain, Esti juga mengingatkan pemerintah agar setiap kebijakan pendidikan yang tengah disiapkan, termasuk program Sekolah Rakyat, dirancang secara matang dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap sistem pendidikan yang telah berjalan.

Ia menilai pemerintah perlu melakukan mitigasi terhadap berbagai potensi persoalan, seperti penggabungan sekolah (regrouping) maupun redistribusi guru, sehingga kebijakan baru tidak menimbulkan persoalan baru dalam penyelenggaraan pendidikan.

>>> Kota Bizantium yang Hilang Ditemukan di Oasis Dakhla Mesir

"Kita berharap berbagai kebijakan yang tengah digodok pemerintah saat ini benar-benar mampu memperkuat sistem pendidikan nasional, sekaligus menjadi jawaban konkret atas persoalan kronis kekurangan guru dan ketimpangan layanan pendidikan di Indonesia," pungkas Esti.