DPP PDIP angkat suara terkait penangkapan Bupati Sukoharjo Etik Suryani dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Jumat (10/7).

Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menegaskan partainya taat hukum dan mendukung proses hukum terhadap Etik.

"PDI Perjuangan taat hukum, sehingga mendukung proses hukum yang dilaksanakan APH," kata Andreas saat dihubungi.

Namun, ia berharap proses tersebut berjalan adil tanpa tendensi dan kriminalisasi.

"PDI Perjuangan mendukung proses hukum yang berkeadilan, tanpa tendensi politisasi hukum dan kriminalisasi terhadap siapa saja yang mengalami kasus-kasus hukum," ujarnya.

Respons Pemkab Sukoharjo

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menyatakan masih menunggu keterangan resmi dari KPK terkait OTT Etik Suryani.

Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo mengatakan pihaknya belum bisa bicara banyak.

"Kami belum bisa matur (bicara) banyak karena kita menunggu apa yang sebenarnya menjadi persoalan," kata Eko, Jumat (10/7).

Ia menunggu informasi lebih lanjut mengenai kasus yang menimpa rekannya itu.

Eko berharap OTT tersebut tidak mempengaruhi kinerja Pemkab Sukoharjo dan meminta jajaran tetap bekerja seperti biasa.

Etik ditangkap bersama empat orang lain. Mereka telah menjalani pemeriksaan awal di Polresta Surakarta dan dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan KUHAP, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum bupati dan para pihak yang tertangkap tangan.

Ini merupakan kali keempat KPK melakukan OTT kepala daerah dalam waktu berdekatan, setelah Bupati Muara Enim, Bupati Langkat, dan Bupati Kuansing.