Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi angkat bicara terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Sukoharjo Etik Suryani.

Dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (10/7/2026), Luthfi menyatakan keprihatinan dan mengingatkan pentingnya pemerintahan bersih.

>>> Kylian Mbappe Rendah Hati Meski Prancis ke Semifinal Piala Dunia 2026, Tegas Les Bleus Belum Menangi Apa Pun

"Kita prihatin ya. Saya sudah berulang-ulang kali menyampaikan untuk menciptakan clear and good government itu berangkatnya dari pimpinannya.

Jadi, ikan itu busuknya dari kepalanya," ujar Ahmad Luthfi.

Ia menegaskan transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama setiap pejabat publik, baik dalam pengisian jabatan, pengelolaan anggaran, maupun pelaksanaan tugas.

Dukung Langkah KPK

Meski Etik Suryani merupakan kader PDIP, Luthfi menyatakan dukungan penuh terhadap langkah hukum KPK.

"Saya mendukung apa yang dilakukan oleh KPK. Karena apa?

Equality before the law, semua sama di muka hukum. Tidak peduli siapa objeknya atau siapa yang melakukan.

>>> Asus Vivobook 14 dan Vivobook 15 Hadir dengan Prosesor Intel Core 7 Series 3 dan Fitur AI

Jadi saya dukung sekali (OTT-red) ini," katanya.

Ia juga mengingatkan seluruh pejabat di lingkungan Pemprov Jateng untuk terus menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.

Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan

Usai penangkapan Bupati Sukoharjo, Luthfi memastikan pelayanan publik di daerah tersebut tetap berjalan normal.

"Dengan adanya OTT di wilayah Sukoharjo kemarin, saya nanti akan perintahkan dinas kita, kita pastikan pelayanan publik di wilayah Sukoharjo harus tetap berjalan.

Dinas-dinas tidak boleh terganggu karena pelayanan pemerintahan tidak boleh berhenti siapapun pimpinannya," ujarnya.

Pemprov Jateng siap mendukung kelangsungan roda pemerintahan di Sukoharjo. Terkait kepemimpinan daerah, pihaknya akan menyiapkan penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) sesuai ketentuan.

>>> Pewaris Singha Mengaku Dilecehkan Kakak, Sempat Dituntut Ibu Kandung

"Kita akan backup untuk perjalanan pemerintahan Sukoharjo, harus kita jalankan. Nanti akan kita tunjuk PLT kalau sudah ada kekuatan hukum tetap," pungkasnya.