Juru Bicara PDI Perjuangan (PDIP), Guntur Romli, mendesak Presiden Prabowo Subianto segera turun tangan menyikapi ketegangan antar-lembaga penegak hukum yang mencuat dalam penyidikan dugaan korupsi pengadaan batu bara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Desakan ini muncul setelah adanya pengerahan personel TNI bersenjata di rumah dinas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, saat penyidikan perkara tengah dilakukan oleh Polri.

>>> Dokter Tifa Tak Pernah Ingin Jokowi Dihukum, Hanya Minta Keabsahan Ijazah Diuji

"Ketika institusi penegak hukum saling berhadapan, dan salah satunya memanggil kekuatan bersenjata negara untuk melindungi orangnya sendiri, maka yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar kasus korupsi, tetapi tata kelola negara hukum itu sendiri," kata Guntur Romli melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya.

Sorotan atas Penyitaan Rp60 Miliar dan Penjagaan Rumah Jampidsus

Guntur Romli menyoroti rangkaian peristiwa yang terjadi pada Rabu (8/7/2026).

Di satu sisi, tim gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menyita brankas berisi uang tunai dalam berbagai mata uang dengan nilai mendekati Rp60 miliar dari Kafe de’Clan dan sebuah money changer di kawasan Cipete, Jakarta Selatan.

Di sisi lain, pada malam yang sama, puluhan personel TNI bersenjata laras panjang dikerahkan untuk menjaga rumah dinas Jampidsus Febrie Adriansyah yang disebut ikut terseret dalam penyidikan perkara tersebut.

"Bukan mengamankan bukti, bukan menjaga penyidik, melainkan menjaga rumah pejabat yang namanya sendiri terseret dalam penyidikan itu. Ini bukan kebetulan," ujar Guntur.

>>> AHY: Pembangunan Infrastruktur Harus Adaptif terhadap Perubahan Iklim

Tiga Hal yang Perlu Diwaspadai