PKS Sindir PDIP soal Penyeimbang: Kami 10 Tahun Konsisten Oposisi Jokowi
Pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyebut partainya sebagai penyeimbang pemerintahan Prabowo Subianto menuai respons dari PKS.
Sekjen PKS M Kholid mengakui secara hukum tata negara, istilah oposisi memang tidak dikenal dalam sistem presidensial. Namun, makna politiknya tetap ada.
"Secara hukum tata negara, dalam sistem presidensialisme memang tidak ada istilah oposisi, karena oposisi itu terminologi di sistem parlementer," kata Kholid kepada wartawan, Kamis (9/7/2026).
Kholid menegaskan oposisi dalam konteks politik Indonesia berarti sikap memilih tidak bergabung dalam pemerintahan dan menawarkan pandangan alternatif atas berbagai kebijakan.
"Makna oposisi secara politik di Indonesia lebih kepada sikap politik untuk memilih tidak bergabung dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan.
Dan sikap politik untuk memberikan alternatif pandangan yang berbeda dari berbagai kebijakan pemerintahan," jelas dia.
Rekam Jejak PKS di Era Jokowi
Kholid kemudian mengungkit rekam jejak PKS selama era Presiden Joko Widodo sebagai bukti nyata konsistensi beroposisi.
Selama 10 tahun penuh, tidak ada satu pun kader atau perwakilan PKS yang masuk dalam pemerintahan Jokowi.
"Saat era Presiden Joko Widodo selama 10 tahun, PKS memilih sikap oposisi dalam makna tidak ada kader atau perwakilan PKS di dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo," ujar dia.
Sikap oposisi itu juga ditunjukkan secara konsisten di parlemen. PKS menolak sejumlah undang-undang besar yang lahir di era Jokowi.
"PKS menjaga sikap oposisi politik dengan menolak UU Cipta Kerja, UU IKN, UU HPP, RUU HIP, UU HKPD dan UU TPKS, yang mana itu sebagai pilihan sadar PKS untuk bersikap oposisi di era Pemerintahan Joko Widodo," tuturnya.
Meski menyiratkan perbandingan dengan posisi PDIP, Kholid tetap menghormati pilihan politik setiap partai. Ia tidak mempersoalkan apapun posisi yang diambil PDIP terhadap pemerintahan Prabowo saat ini.
"Kami menghormati sikap politik semua partai politik di Indonesia, termasuk PDIP," imbuh dia.
Update Terbaru
BYD Mulai Mengubah Peta Persaingan Mobil Terlaris, Suzuki Perlu Perkuat Strategi Elektrifikasi
Rabu / 18-11-2026, 11:07 WIB
Peran Partai Koalisi dalam Pengusulan Cawapres Menurut Gerindra
Rabu / 18-11-2026, 11:00 WIB
Putin Sambangi China Ikuti KTT APEC serta Pertemuan Tiga Negara
Rabu / 18-11-2026, 11:00 WIB
Sanksi Perusahaan yang Mengabaikan BPJS Ketenagakerjaan
Rabu / 18-11-2026, 11:00 WIB
Pergerakan Rupiah Menguat Pagi Ini Ikuti Tren Mata Uang Asia
Rabu / 18-11-2026, 11:00 WIB
Timnas Indonesia U-17 Lolos ke Piala Asia U-17 2027 usai Bantai Afghanistan 4-0
Rabu / 18-11-2026, 10:59 WIB
Belajar dari Denmark, Insentif Mobil Listrik Disiapkan Bagi Warga Berpenghasilan Rendah
Rabu / 18-11-2026, 10:56 WIB
Argentina Lumat Kosta Rika 7-0 Lewat Aksi Gemilang Nico Paz dan Julian Alvarez
Rabu / 18-11-2026, 10:56 WIB
Mantan Pimpinan Nvidia Jensen Huang Nyatakan Siap Kembali Berkuasa
Rabu / 18-11-2026, 10:56 WIB
Polisi Geledah Rumah Irjen Eko Hadi Terkait Penyelidikan Makar
Rabu / 18-11-2026, 10:56 WIB
Aturan Memilih Kadar Retinol 0,01 Persen Khusus Perawatan Kulit Sensitif
Rabu / 18-11-2026, 10:49 WIB






