Dokter Tifa Tak Pernah Ingin Jokowi Dihukum, Hanya Minta Keabsahan Ijazah Diuji
Sidang dugaan pencemaran nama baik dan fitnah yang menjerat Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
Dalam sidang dengan agenda pembacaan eksepsi, tim kuasa hukum Dokter Tifa menyampaikan pernyataan yang mengejutkan.
Mereka menegaskan bahwa kliennya sama sekali tidak pernah menginginkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dijatuhi hukuman.
Sebaliknya, tujuan Dokter Tifa sejak awal hanyalah meminta keabsahan ijazah Jokowi dibuktikan secara terbuka di hadapan hukum.
Kuasa Hukum: Klien Kami Hanya Minta Satu Hal
Kuasa hukum Dokter Tifa, Wirawan Adnan, menyampaikan hal tersebut saat membacakan nota keberatan pada Kamis (9/7/2026).
Ia mengatakan terdapat cara pandang yang keliru terhadap perkara tersebut, terutama dari para pendukung Jokowi.
"Para pendukung Bapak Joko Widodo kerap menuntut dengan keras agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berat," ujar Wirawan.
Namun, ia menegaskan bahwa pihak Dokter Tifa justru tidak pernah memiliki tuntutan agar Jokowi dipidana.
"Terdakwa maupun para pendukungnya tidak pernah sekalipun menuntut agar Bapak Joko Widodo dihukum," lanjutnya.
Menurut Wirawan, keinginan kliennya hanya satu, yakni agar keabsahan ijazah yang dipersoalkan dapat dibuktikan secara terbuka melalui mekanisme hukum.
"Keinginan kami sangat sederhana, sangat terukur dan sangat konstitusional.
Kami hanya menuntut satu hal agar keabsahan sebuah ijazah dapat dibuktikan secara terang benderang di hadapan hukum dan pengadilan," tegas dia.
Dalam eksepsinya, Wirawan juga menilai persidangan saat ini lebih berfokus pada pasal pencemaran nama baik dan fitnah dibanding menguji substansi utama yang dipersoalkan.
"Kita tidak sedang diajak untuk menguji kebenaran materiil dari ijazah yang menjadi pokok persoalan, melainkan kita terjebak dalam labirin penafsiran formalitas perihal pasal-pasal 'pencemaran nama baik' dan 'fitnah'," terangnya.
Ia mempertanyakan dasar penghukuman terhadap kliennya apabila objek yang menjadi pokok perkara belum pernah diuji secara terbuka di persidangan.
"Bagaimana mungkin seseorang dihukum karena dianggap memfitnah atau mencemarkan nama baik atas suatu objek, jika objek itu sendiri tidak pernah dibongkar, dibuka, dan dibuktikan secara transparan di dalam sidang?"
jelasnya.
Update Terbaru
Dampak Kebijakan 70 Persen Manfaat Tambang Terhadap Saham Emiten
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Cetak Bukti Bayar Pajak STNK Online Pakai HVS A4 di Rumah
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Saham DGWG Segera Tebar Dividen Interim Setara 71,7 Persen Laba
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Tantangan Berat Bank Indonesia Menentukan Arah Suku Bunga Acuan
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Rekomendasi HP Samsung Tiga Kamera Belakang, Mulai Rp2 Jutaan
Rabu / 18-11-2026, 10:11 WIB
Fasilitas LNG Woodfibre di Kanada Terima Suntikan Dana US$ 140 Juta
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Kesenjangan ruang kelas ungkap PR besar mutu pendidikan
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Pelemahan Harga Emas Antam Hari Ini Beserta Daftar Ukurannya
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Rencana Pertemuan Puncak Putin, Xi, dan Trump di Sela KTT APEC
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Harga dan Spesifikasi Infinix Smart 20 vs Smart 20e, Pilih RAM 6GB atau Baterai Lebih Besar?
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
Anne Hathaway Dikaruniai Anak Ketiga Bersama Adam Shulman
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
HYBE Jalin Kerja Sama Strategis dengan Creative Artists Agency untuk Perluas Jangkauan Global
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
ENHYPEN Rilis Single Baru I Want You Bawa Sisi Romantis Berbeda
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
P1Harmony Raih Posisi 4 di Billboard 200 Lewat Album BLOW UP
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB






