Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) mengenai nasib pegawai Hotel Sultan setelah pengosongan lahan sesuai putusan pengadilan.

“Saya berharap dan akan melakukan koordinasi dengan pihak Kemensetneg,” kata Dasco di Gedung DPR, Jakarta, Kamis.

Ia berharap Kemensetneg selaku pengelola Hotel Sultan dapat memperhatikan nasib para pegawai.

“Pengelolaan yang nantinya dilakukan oleh Kemensetneg tentunya kita harapkan akan memberikan tempat kepada karyawan yang selama ini bekerja di sana,” ujarnya.

Pemerintah melaksanakan eksekusi pengosongan lahan dan bangunan eks Hotel Sultan di Blok 15 Kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, pada Kamis pagi.

Eksekusi dilakukan untuk menegaskan kembali fungsi kawasan GBK sebagai aset negara, setelah sebelumnya digunakan PT Indobuildco selama sekitar 50 tahun.

Dasar eksekusi adalah putusan dan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 208/Pdt. G/2025/PN.

Jkt. Pst dan Nomor 1/PDt.

Eks/2026/PN. Jkt.

Pst.

Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro memastikan pemerintah akan memperhatikan nasib karyawan eks Hotel Sultan. “Kami tidak ingin mereka setelah pengambilalihan aset ini menjadi pihak yang dikorbankan.

Kami ingin memanusiakan mereka,” katanya dalam jumpa pers.

Juri mengatakan Kemensetneg telah meminta Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) tidak hanya melakukan pendataan, tetapi juga memperhatikan kondisi para eks karyawan.

Para eks karyawan akan didata dan diberikan ruang untuk melanjutkan aktivitas di lingkungan GBK. PPKGBK telah membuka posko dan saluran komunikasi bagi para pekerja.

Wamensesneg meminta para eks karyawan tidak khawatir karena pemerintah membuka komunikasi seluas-luasnya untuk menampung kebutuhan dan informasi terkait status mereka.