Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, telah menyiapkan lahan seluas 5,6 hektare untuk rencana pembangunan Sekolah Rakyat.

Lahan tersebut berlokasi di Desa Tebat Tenong Luar, Kecamatan Bermani Ulu Raya, dan merupakan aset milik pemerintah daerah.

>>> APINDO Dorong Pemerintah Ciptakan Ekosistem Kerja Ideal dan Berkelanjutan

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong Hambali mengatakan, lahan itu disiapkan khusus untuk mendukung program Sekolah Rakyat dari pemerintah pusat.

Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Rejang Lebong terus menunjukkan perkembangan positif. Setelah melalui berbagai tahapan, persoalan lahan kini telah tuntas dan siap memasuki proses administrasi berikutnya.

Hambali menjelaskan, pihaknya tinggal menunggu terbitnya pertimbangan teknis (pertek) dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Pertek tersebut menjadi salah satu syarat untuk melanjutkan proses pembangunan.

Setiap kabupaten di Indonesia berpeluang mendapatkan satu unit Sekolah Rakyat sepanjang mampu memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan pemerintah pusat.

Pemkab Rejang Lebong terus berupaya melengkapi dokumen dan persyaratan yang dibutuhkan.

>>> FFI 2026 Luncurkan Nomination Week, Putar Ulang Film Nominasi untuk Publik

Setelah pertek dari ATR/BPN diterbitkan, tahapan selanjutnya adalah pengurusan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Rejang Lebong.

"Kalau pertek sudah keluar, maka PTSP akan menerbitkan PKKPR.

Setelah seluruh persyaratan administrasi lengkap, kami bersama Plt Bupati Rejang Lebong akan langsung melakukan audiensi ke Kementerian Sosial," tegas Hambali.

Pemkab Rejang Lebong dinilai memiliki peluang besar untuk mendapatkan pembangunan Sekolah Rakyat.

Kehadiran sekolah itu diharapkan memberikan manfaat luas, terutama bagi masyarakat kurang mampu yang membutuhkan akses pendidikan berkualitas.

"Harapan kita pembangunan Sekolah Rakyat ini bisa segera terealisasi.

>>> Pemerintah Hapus Bea Balik Nama Kendaraan Bekas, Ini Biaya yang Masih Harus Dibayar

Program ini akan memberikan dampak yang besar bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak yang membutuhkan," demikian Hambali.