APINDO Dorong Pemerintah Ciptakan Ekosistem Kerja Ideal dan Berkelanjutan
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mendorong pemerintah untuk menciptakan ekosistem perlindungan kerja yang ideal dan berkelanjutan. Fokus utama adalah ketersediaan lapangan kerja yang seluas-luasnya.
Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO, Darwoto, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, mengatakan perlindungan kerja yang ideal hanya bisa terwujud dengan lapangan kerja yang luas.
Hal ini sejalan dengan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Data Badan Pusat Statistik Februari 2026 menunjukkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) Indonesia sebesar 4,68 persen atau setara 7,24 juta orang.
Presiden Prabowo menargetkan penciptaan 19 juta lapangan kerja baru dalam jangka menengah lima tahun.
“Tanpa ekosistem yang mampu menyerap tenaga kerja, regulasi perlindungan yang terlalu ketat justru berisiko mematikan industri yang sedang tumbuh,” kata Darwoto.
Menyikapi hasil Sidang International Labour Conference (ILC) ke-114, Darwoto menekankan perlunya kajian komprehensif jika pemerintah ingin menetapkan standar perburuhan internasional baru.
Konvensi tersebut memberikan fleksibilitas luas bagi negara anggota dalam menetapkan status hubungan hukum tenaga kerja platform.
Menurut Darwoto, kajian itu termasuk regulatory impact assessment (RIA) agar menghasilkan pengaturan yang tepat dan proporsional.
Hal ini penting untuk menjaga keberlanjutan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari ekosistem digital sebagai pilar pemulihan ekonomi nasional.
Konvensi tidak mengharuskan hubungan hukum tenaga kerja platform menjadi hubungan kerja (employed). Bisa juga sebagai wirausaha mandiri (self-employed) dengan tetap mengakui hak dan kewajiban proporsional sesuai status hukum.
Pemilihan kategori kedudukan hukum harus dipertimbangkan matang dan disesuaikan dengan konteks, karakteristik unik, serta kebutuhan pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia.
Dampaknya signifikan terhadap ketersediaan kesempatan kerja dan akses pelayanan bagi masyarakat.
APINDO mendorong pemerintah merumuskan kebijakan progresif yang berfokus pada penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya (open door policy).
Kebijakan ini harus diimplementasikan melalui keberpihakan pada pertumbuhan ekonomi, kemudahan birokrasi investasi, dan ruang aman bagi inovasi teknologi.
“Ekosistem usaha yang sehat dan kondusif akan menjadi motor penggerak utama dalam menyediakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi bangsa Indonesia, demi mewujudkan ketahanan ekonomi nasional yang tangguh,” pungkas Darwoto.
Update Terbaru
Anime Soara and the House of Monsters Gaet Dua Seiyuu Baru untuk 2027
Rabu / 18-11-2026, 08:49 WIB
Batas Wakhir Penetapan UMP 2027 oleh Kepala Daerah Jatuh Pada Tanggal 21 November
Rabu / 18-11-2026, 08:49 WIB
Solusi kipas angin tidak kencang karena debu dan komponen aus
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Menentukan Posisi Pintu Rumah dan Meja Kerja Pembawa Hoki Shio
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Ramalan Zodiak Paling Beruntung 18 November 2026 Bawa Kedamaian
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Respons DPR dan KPU soal Petisi Verifikasi Ijazah Anggota Dewan
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Peran Vital Haaland Bawa Norwegia Tembus Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Nelayan Kepulauan Sangihe Ditemukan Selamat di Perairan Buol
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Karier dan Asmara Libra Serta Scorpio dalam Zodiak 18 November
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Baca Komik Lookism Chapter 634 Bahasa Indonesia, Jadwal Rilis dan Bocoran Kim Gap-ryong [25]
Rabu / 18-11-2026, 08:30 WIB
Kasus Bupati Kupang, Menteri HAM Jadwalkan Temui Keluarga Korban
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Penyelamatan Badak Jawa, Pemerintah Siapkan Lokasi Konservasi Alternatif
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Marak Gangguan Siber Melanda, Jaringan Rahasia NSA Ikut Mengalami Penurunan Sistem
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB






