Usulan tambahan anggaran sebesar Rp1,5 triliun untuk Kementerian UMKM dinilai berpotensi memberikan dampak besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang ditopang sektor UMKM.

Komisi VII DPR menyebut penguatan sektor UMKM dapat menjadi salah satu instrumen tercepat untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

>>> Timo Scheunemann Ingatkan Jerman Tidak Remehkan Curacao di Piala Dunia

Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengatakan pagu indikatif Kementerian UMKM sebesar Rp459 miliar masih perlu diperkuat mengingat peran strategis UMKM dalam perekonomian nasional.

Oleh karena itu, usulan tambahan anggaran sebesar Rp1,5 triliun yang diajukan kementerian tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.

"Dari usulan tambahan Rp1,5 triliun tersebut, sebesar Rp622 miliar akan dialokasikan untuk membantu UMKM yang terdampak bencana di Sumatra.

Sementara sisanya sekitar Rp900 miliar digunakan untuk mendukung berbagai program dan kebutuhan operasional Kementerian UMKM dalam menjalankan pembinaan dan pengembangan UMKM di seluruh Indonesia," ujar Bambang, Jumat (12/6/2026).

Menurutnya, sektor UMKM saat ini menyumbang sekitar 60,5% terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja.

Dengan jumlah pelaku usaha mencapai sekitar 67 juta unit yang tersebar di seluruh Indonesia, sektor ini dinilai memiliki peran sentral dalam menjaga aktivitas ekonomi nasional.

Bambang menilai penguatan UMKM tidak cukup hanya melalui akses pembiayaan, tetapi juga membutuhkan pendampingan yang lebih luas mulai dari pengembangan usaha, peningkatan kualitas sumber daya manusia, sertifikasi produk, hingga perbaikan mutu dan kemasan produk.

Dia menjelaskan pembinaan yang efektif akan mendorong UMKM naik kelas dan meningkatkan kapasitas produksinya.