Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi Tambah Tekanan Pelaku UMKM
Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi diperkirakan akan memperberat beban pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Tekanan ini datang di tengah daya beli masyarakat yang masih lemah dan berbagai persoalan struktural yang belum terselesaikan.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Nur Komaria, mengungkapkan bahwa UMKM saat ini menghadapi tantangan jangka pendek dan struktural.
Struktur UMKM di Indonesia masih didominasi oleh usaha ultra mikro dan mikro, sementara jumlah usaha menengah jauh lebih sedikit.
Selain itu, masalah legalitas dan pencatatan keuangan menjadi kendala utama yang mempersulit akses pembiayaan formal.
"UMKM menghadapi banyak tantangan.
Pertama adalah tantangan struktural, mulai dari struktur UMKM yang seperti piramida terbalik," ujar Nur dalam diskusi virtual, Minggu (14/6/2026).
Ia menambahkan bahwa kendala administrasi hukum dan keuangan mengakibatkan akses ke pendanaan formal semakin sulit.
Dampak Kenaikan BBM terhadap Biaya Operasional
Nur menilai rencana kenaikan harga BBM nonsubsidi hingga sekitar 32% akan berdampak langsung pada biaya operasional UMKM.
Sektor yang paling terdampak adalah jasa kurir, UMKM kuliner yang bergantung pada distribusi makanan, dan usaha ritel kecil dengan jaringan distribusi sendiri.
Banyak pelaku UMKM di perkotaan menggunakan BBM nonsubsidi, sehingga kenaikan harga akan langsung meningkatkan biaya usaha mereka.
Kenaikan ini juga berpotensi mendorong perpindahan konsumsi ke BBM bersubsidi seperti Pertalite, yang dapat meningkatkan beban subsidi pemerintah dan mempercepat habisnya kuota.
Selain tekanan energi, UMKM juga terbebani oleh struktur biaya di platform e-commerce, seperti biaya layanan, transaksi, program merchant, dan promosi.
Biaya logistik, tenaga kerja, dan layanan juga terus menjadi beban, terutama karena infrastruktur yang belum merata di luar Pulau Jawa.
"Biaya-biaya tersebut pada akhirnya menjadi tekanan biaya yang kemudian dibebankan kepada konsumen," kata Nur.
Meski demikian, ia melihat regulasi baru seperti Permendag Nomor 19 Tahun 2026 dapat membuka peluang perbaikan melalui transparansi biaya platform dan perlindungan pelaku usaha.
Namun, tantangan terbesar tetap pada pelaku usaha ultra mikro dan mikro yang membutuhkan dukungan pembiayaan, kemudahan administrasi, dan pendampingan digitalisasi.
"Keberlanjutan UMKM perlu didukung oleh ekosistem yang terintegrasi, mulai dari pembiayaan, logistik, pencatatan keuangan hingga penguatan kapasitas usaha," pungkasnya.
Update Terbaru
Wonderkid Benfica Gianluca Prestianni Diperebutkan Arsenal, PSG, dan Bayern
Rabu / 18-11-2026, 08:01 WIB
Pau Cubarsi Cedera Saat Bela Timnas Spanyol dan Perparah Masalah Lini Belakang Barcelona
Rabu / 18-11-2026, 08:00 WIB
VIVA dan MDIA Perkuat Posisi Keuangan Melalui Efisiensi Operasional
Rabu / 18-11-2026, 08:00 WIB
Daftar SPBU Shell Jual Bensin di Jakarta dan Sekitarnya
Rabu / 18-11-2026, 08:00 WIB
Pentagon Lancarkan Serangan ke Lokasi Rudal Iran di Pulau Qeshm
Rabu / 18-11-2026, 08:00 WIB
Perkuat Bisnis, FLMC Bentuk Entitas Distribusi Beroperasi Tahun 2027
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
Ajang V-Creator Summit 2026 Jadi Saksi Ekspansi Robotik VinFast
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
Pernyataan Terbaru Jensen Huang Soal Kursi CEO Nvidia
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
IHSG Diprediksi Tertekan Koreksi Dampak Sentimen Eksternal
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
Pochettino Pamitan dari Timnas AS, Laga Terakhir Lawan Haiti Sebelum Terbang ke Old Trafford
Rabu / 18-11-2026, 07:55 WIB
Penyerangan di Masjid Darul Ma'arif: Tiga Jemaah Luka, Polisi Jadwalkan Tes Kejiwaan Pelaku
Rabu / 18-11-2026, 07:51 WIB
Tenda Berdiri di Depan Kantor Badan Gizi Nasional, Mitra Dapur MBG Tuntut SK 63551 Dicabut
Rabu / 18-11-2026, 07:47 WIB
Ketahui Perbedaan Facial Wash dan Facial Foam Agar Tidak Keliru
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
Xiaomi Watch S5 41mm Meluncur Global dengan Layar 3000 Nit dan Baterai 14 Hari
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB






