Badan Kepegawaian Negara (BKN) berkolaborasi dengan Microsoft Indonesia menargetkan pelatihan dan penguatan kapasitas kepemimpinan digital berbasis kecerdasan buatan (AI) bagi 145 ribu Aparatur Sipil Negara (ASN).

Langkah strategis ini diambil untuk mendorong percepatan transformasi birokrasi mengingat perkembangan teknologi digital diproyeksikan mengubah cara kerja pemerintahan secara fundamental.

>>> Kejagung Telusuri Keterlibatan 26 Tokoh dalam Korupsi Badan Gizi

Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan bahwa ASN, baik PNS maupun PPPK, kini diwajibkan menguasai AI karena banyak urusan rutin yang akan diotomatisasi.

"PNS dan PPPK harus kuasai artificial intelligence (AI).

Perkembangan AI akan mengubah cara kerja pemerintahan secara fundamental, terutama karena banyak pekerjaan administratif dan rutin yang kini dapat dilakukan secara otomatis oleh teknologi," terang Prof. Zudan.

Zudan menambahkan bahwa investasi terbesar pemerintah saat ini adalah membangun aparatur yang tangkas, melek digital, serta siap menghadapi perubahan cepat melalui literasi data dan growth mindset.

"ASN harus mampu bertransformasi dari pelaksana pekerjaan administratif menjadi aparatur yang memiliki kemampuan analitis, strategis, dan mampu menghasilkan solusi bagi berbagai persoalan publik," tegasnya.

Dalam implementasinya, BKN telah menerapkan inovasi AI seperti Chatbot Melinda, AI Proctoring pada sistem CAT, hingga otomasi verifikasi dokumen demi mendukung 12 Kebijakan Pro-Karier ASN.

"Pada akhirnya, tujuan seluruh transformasi ini adalah menghadirkan birokrasi yang semakin modern, efektif, dan berkelas dunia, sekaligus mewujudkan layanan publik yang mampu memudahkan, melindungi, dan membahagiakan masyarakat, serta ASN di era digital," jelasnya.

Program Pelatihan dan Target Nasional

Program yang berlangsung dari Mei hingga Juli 2026 ini telah diikuti oleh 12.551 peserta pada tahap awal, mencakup kelas AI for Public Impact serta AI Policy Lab for Leaders.