Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan pentingnya penguatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sejak pendidikan.

Hal itu agar ASN adaptif dalam menghadapi dinamika sosial politik di Indonesia.

>>> Republik Ceko Incar Kemenangan Perdana Lawan Afrika Selatan di Piala Dunia 2026

Pernyataan itu disampaikan AHY dalam kunjungannya di Jatinangor, Sumedang, Kamis.

Ia menyebut ASN masa depan harus mampu memahami dinamika pembangunan di tengah tantangan kebutuhan pembangunan yang kompleks.

"ASN ke depan tidak cukup hanya kuat secara teknokrasi, tetapi juga harus mampu membaca konteks sosial dan politik agar kebijakan yang diambil tepat sasaran," ujarnya usai kuliah umum di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor.

Ia menegaskan bahwa pemahaman terhadap dinamika politik dalam birokrasi bukan berarti keberpihakan.

Melainkan kemampuan analisis agar kebijakan publik tetap berada dalam koridor netralitas aparatur negara.

AHY menyebut hal tersebut penting agar ASN dapat menempatkan diri dengan adaptif untuk menuntaskan tantangan disparitas pembangunan antarwilayah.

Serta memiliki visi pemerataan pembangunan.

"Pemahaman politik bukan untuk berpihak, tetapi agar kebijakan lebih tepat dan sesuai kondisi lapangan karena kita ingin para praja nanti mampu menempatkan diri dengan tepat di berbagai daerah yang memiliki karakteristik berbeda," katanya.

Ia menambahkan bahwa pengalaman lapangan yang diperoleh praja IPDN menjadi bekal penting sebelum mereka terjun langsung ke birokrasi di daerah.

>>> Kemendikdasmen Rilis Panduan Pendaftaran SLB 2026, Ini Dokumen yang Wajib Disiapkan

Menurutnya, kompleksitas persoalan di daerah menuntut ASN mampu menjembatani kebijakan pusat dengan kebutuhan masyarakat secara nyata.

"Dengan pengalaman itu, mereka akan lebih siap menghadapi realitas pemerintahan yang sesungguhnya," katanya.