Kejagung Periksa Sony Sonjaya Terkait Pengajuan Justice Collaborator
Kejaksaan Agung menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, pada Kamis, 18 Juni 2026.
Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut dari permohonan status Justice Collaborator yang diajukan tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, membenarkan agenda tersebut. "Benar (dijadwalkan)," katanya, Rabu (17/6/2026).
Pemeriksaan akan dilakukan di Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). "Di Kejagung, Gedung Bundar," ujar Anang.
Pengajuan status Justice Collaborator telah diserahkan secara resmi melalui mekanisme administratif sejak Senin, 8 Juni 2026.
Kuasa hukum Sony, Krisna Murti, menyatakan kliennya berkomitmen kooperatif. Surat permohonan telah ditandatangani Sony di dalam rumah tahanan.
"Iya. Jadi hari ini kan kita akan resmi mengajukan surat permohonan JC.
Dan kita baru saja tadi dari rutan telah mendapatkan pernyataan daripada klien kami, yang di mana klien kami akan menyatakan bahwa dia melakukan Justice Collaborator," kata Krisna.
Langkah ini bukan untuk menghindari jerat pidana, melainkan membantu penyidik mengungkap aktor lain yang terlibat.
"Kita bukan menghindar daripada permasalahan hukum, tapi kita ingin mengungkap kooperatif, mengungkap peran-peran besar, siapa saja yang terlibat di dalam program unggulan presiden ini," ujar Krisna.
Prosedur administrasi dilakukan setelah penasihat hukum menerima berkas fisik. Surat dimasukkan ke PTSP, kemudian ditandatangani klien dan diberikan kepada tim kuasa hukum.
Tim hukum meyakini status Justice Collaborator akan memudahkan pengembangan perkara.
"Pastinya dengan adanya JC kita, lebih memudahkan penyidik untuk melakukan pengembangan terhadap pihak-pihak yang terkait seperti yang dirilis oleh Jampidsus kemarin," kata Krisna.
Pihak pengacara berharap permohonan ini dikabulkan demi transparansi kasus.
"Kita berharap JC ini dapat dikabulkan oleh penyidik untuk mengungkap peran-peran yang lebih besar daripada pengadaan program presiden," ujar Krisna.
Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan lima tersangka.
Selain Sony, tersangka lainnya adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung, Asep Yusuf Somantri, dan Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal Andri Mulyono.
Update Terbaru
Nonton Drakor Merry Berry Love Episode 7 Sub Indo di KST bukan LK21:
Rabu / 18-11-2026, 05:05 WIB
BMW i3 Tempuh 3.700 Mil Lintas Eropa, Waktu Charging di Bawah 3 Jam
Rabu / 18-11-2026, 05:00 WIB
Peluang Megawati Cs Menang, Cek Jadwal Hillstate vs SOOP Hari Ini
Rabu / 18-11-2026, 05:00 WIB
Menerapkan Disney Hug Rule untuk Kedekatan Emosional Anak
Rabu / 18-11-2026, 05:00 WIB
Catatan Spesial Menanti Marc Marquez di Sprint Portugal
Rabu / 18-11-2026, 05:00 WIB
Tanggapan Tegas Trump Mengenai Rencana Serangan Bom Kotor Iran
Rabu / 18-11-2026, 04:57 WIB
BI Catat Pengguna QRIS Lampaui 70 Juta serta 49 Juta Merchant
Rabu / 18-11-2026, 04:57 WIB
Horizon Evo Pesawat Sayap Tunggal Buatan Natilus Diklaim Hemat Bahan Bakar
Rabu / 18-11-2026, 04:56 WIB
Statistik Impresif Mariano Peralta Bungkam Keraguan di Persib
Rabu / 18-11-2026, 04:56 WIB
Xiaomi 18 Pro Series Bawa Kamera 200 MP Rilis Awal Desember 2026
Rabu / 18-11-2026, 04:49 WIB
Pesta gol ke gawang Belanda bawa Jerman melaju di Nations League
Rabu / 18-11-2026, 04:49 WIB
IHSG Melemah 0,3 Persen, Hendra Wardana Soroti Empat Saham Pilihan
Rabu / 18-11-2026, 04:49 WIB
Indonesia Re Benahi PPID demi Jaga Predikat Informatif
Rabu / 18-11-2026, 04:42 WIB
Anfield Jadi Saksi Persaingan Liverpool dan Manchester United
Rabu / 18-11-2026, 04:42 WIB






