Menteri ESDM Kaji Revisi Harga Batu Bara DMO untuk PLN
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengkaji peluang revisi harga batu bara untuk PT PLN (Persero) melalui program domestic market obligation (DMO).
Langkah ini diambil untuk menyeimbangkan keuntungan pengusaha dan kebutuhan negara pada Kamis (18/6/2026).
Kebijakan penyesuaian dipicu oleh tingginya biaya operasional penambangan atau stripping ratio (SR) yang mencapai 8% hingga 12%.
Batas harga DMO sebesar US$70 per ton untuk sektor kelistrikan belum berubah selama delapan tahun terakhir sejak 2018.
"Lagi kita menghitung plus minus agar PLN-nya juga tidak dirugikan dan pengusahanya [penambang batu bara] juga tidak dirugikan," ungkap Bahlil usai rapat bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Kementerian ESDM mencatat formula harga lama membuat produsen batu bara kalori sedang enggan menyuplai karena nilai keekonomian yang merugikan.
"Oh iya, untuk [batu bara] medium ini kan SR-nya sudah di 8%—12%, cost produksinya kan sudah tinggi.
Jadi kita juga harus membijaksanai agar teman-teman pengusaha juga jangan dibeli dengan harga yang sangat murah," tambah Bahlil.
Sebelumnya, kelangkaan pasokan batu bara kalori sedang juga disampaikan dalam forum resmi bersama legislatif pada awal pekan ini.
"Sementara [stok batu bara] medium itu makin hari makin sedikit dan harganya juga murah. Kita bikin patok karena DMO US$70.
Nah, sementara SR-nya sudah ada angka 10%—12%.
Jadi harga jual ke PLN itu untuk perusahaannya sudah tidak ada [untungnya]," kata Bahlil dalam rapat dengan Komisi XII DPR pada Senin (15/6/2026).
Sebagai langkah taktis, pemerintah sepakat membentuk tim pengadaan khusus lintas instansi untuk memitigasi risiko kelangkaan energi di sektor kelistrikan.
"Semalam sudah rapat diarahkan langsung oleh Bapak Presiden bahwa dalam rangka pengawasan energi primer, agar tidak begini terus maka kita membentuk tim pengadaan [batu bara kalori sedang].
Ada PLN, Irjen, Dirjen Minerba, dan BPKP. Supaya tidak ada dusta di antara kita," ujar Bahlil.
Tim pengadaan yang dibentuk atas arahan Presiden Prabowo Subianto itu akan memprioritaskan pengawasan rantai pasok energi primer agar stabilitas operasional pembangkit listrik PLN terjaga.
"Nah, ini saya sudah minta untuk kita kelistrikan untuk diprioritaskan, di fleksibilitaskan," tutup Bahlil.
Update Terbaru
Keluarga Kecil Dinda Hauw dan Rey Mbayang Rayakan Ulang Tahun ke-30
Rabu / 18-11-2026, 04:28 WIB
Pernikahan Tidak Terduga dengan Bosku, Konflik Cinta di Kantor
Rabu / 18-11-2026, 04:21 WIB
Ratusan Warga Ikuti Nobar Perdana Harimau Putih Terikat Cinta
Rabu / 18-11-2026, 04:21 WIB
Jadwal Bioskop Trans TV 19 - 22 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 04:21 WIB
Veteran Doom Bela Gabe Newell: Steam Lindungi Gamer dari Disney, EA, Microsoft
Rabu / 18-11-2026, 04:15 WIB
Momen Rekonsiliasi Noelle dan Nozel dalam Black Clover Episode 177
Rabu / 18-11-2026, 04:14 WIB
Sinopsis Black and Blue di Bioskop Trans TV Hari ini 18 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 04:14 WIB
6 Gestur Tersembunyi Google Maps di Android untuk Zoom, Miringkan Peta, dan Pin Lokasi
Rabu / 18-11-2026, 04:07 WIB
Jual Pabrik ke Roshel, Stellantis Dituntut Kembalikan Dana Publik oleh Kanada
Rabu / 18-11-2026, 04:07 WIB
Hindari Kelebihan Pasokan, Dapur MBG Diminta Tampung Hasil Lele Lokal
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
Nirwana Villas Malioboro Dibangun Bakrieland Lewat Sindikasi BPR
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
AS Incar Pasokan Magnet Tanah Jarang dari Negara Anggota ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
Target Pajak 2026: Pemerintah Diminta Jaga Likuiditas Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB






