Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) membenahi sistem penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan memperkuat strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Langkah ini diambil dalam rangkaian rapat koordinasi di Pangkalpinang pada Rabu, 17 Juni 2026.

>>> OJK Restui Jeffrey Hendrik Jadi Dirut BEI Periode 2026-2030

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, menekankan perlunya keterlibatan multi-perbankan dalam sistem pembayaran BBM bersubsidi.

"Saya minta sistem pembayaran dan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi tidak dimonopoli oleh satu pihak perbankan saja," kata Hidayat Arsani.

Ia menambahkan bahwa reformasi ini bertujuan mempercepat integrasi pelayanan dan memberikan keadilan bagi seluruh konsumen.

"Kita harus memiliki sistem yang lebih inklusif dan cepat selesai.

Oleh karena itu, usahakan kerja sama dengan bank-bank lain yang ada di wilayah kita agar tidak timbul kecemburuan sosial di masyarakat," ujarnya.

Pemerintah daerah berharap perbaikan sistem ini memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat luas.

Sementara itu, Sales Manager PT Pertamina Patra Niaga Area Bangka Belitung, Satriyo Wibowo Wicaksono, memastikan pasokan energi di dua depot utama dalam kondisi aman.

"Untuk saat ini, stok di depot dan penyaluran BBM dalam kondisi aman serta berjalan lancar.

>>> Kanada Incar Kemenangan Perdana Lawan Qatar di BC Place

Stok ini akan bergerak dinamis seiring dengan jadwal kedatangan kapal suplai yang terus merapat secara konsisten," ujar Satriyo.

Optimalisasi Pendapatan Daerah

Di sisi fiskal, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Babel, Fery Afriyanto, mendorong pengetatan belanja internal dan optimalisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dari mitra perusahaan lokal.

"Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu pilar utama dalam mendukung kemandirian fiskal daerah.