Pemerintah Bahas Pajak Kendaraan Listrik, Insentif Dievaluasi
Pemerintah mulai membahas penerapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bagi kendaraan listrik berbasis baterai. Langkah ini dipicu oleh tekanan terhadap pendapatan asli daerah seiring meningkatnya populasi mobil listrik.
Saat ini, pemerintah daerah masih diwajibkan memberikan pembebasan PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kendaraan listrik.
Kebijakan itu merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 dan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023.
Direktur Pendapatan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Teguh Narutomo, menegaskan bahwa aturan tersebut bukan karena desakan daerah.
"Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11/2026 soal pajak kendaraan ini adalah amanah dari aturan di atasnya," ujarnya.
Kementerian Dalam Negeri sebelumnya telah mengeluarkan surat edaran yang menginstruksikan gubernur untuk menggratiskan pajak kendaraan listrik. Namun, kebijakan itu mulai berdampak pada penurunan penerimaan fiskal sejumlah daerah.
Kajian dan Dampak Sosial
Teguh menjelaskan bahwa kajian penarikan pajak perlu mencakup aspek hukum, dampak sosial, industri otomotif, dan kapasitas fiskal daerah.
Ia menilai mobil listrik masih tergolong barang premium.
"Dari sisi sosiologis, kendaraan listrik dikategorikan barang mewah sehingga perlu dikenakan pajak," kata Teguh. Keluhan mengenai perbedaan perlakuan pajak juga mulai muncul dari masyarakat, termasuk pengemudi ojek online.
Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengingatkan pemerintah untuk mengkaji dampak pengurangan insentif secara mendalam.
"Penghentian insentif perlu diperhitungkan agar tidak memperlambat adopsi kendaraan listrik," ujar Andry Satrio Nugroho, Head of Industrial and Transport Decarbonization INDEF Green Transition Initiative.
Andry menambahkan bahwa pemerintah daerah bisa mengoptimalkan sumber pendapatan lain yang lebih ramah lingkungan. Salah satunya dengan menerapkan Kawasan Rendah Emisi atau Low Emission Zone (LEZ).
Berdasarkan data kajian INDEF GTI, kebijakan LEZ di satu titik seperti kawasan Sudirman, Jakarta, diproyeksikan mampu mendatangkan pendapatan daerah hingga Rp 383 miliar per tahun.
"Potensi ini masih dari satu kawasan dan bisa bertambah," kata Andry.
Update Terbaru
Jadwal MotoGP Portugal 2026 Diubah, Marc Marquez di Ambang Juara
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Mikroba Beku 40.000 Tahun di Alaska Dicairkan, Enam Bulan Kemudian Membentuk Koloni Berlendir
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Hubungan Militer Indonesia dan AS Disorot Trump dalam KTT
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Pilrek UPNVJ Terhenti Usai Pengaduan Pascawawancara Kandidat
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
Wayne Rooney Akui Pernah Berpikir Bunuh Diri di Puncak Karier Manchester United
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
WUP Ujung Kulon Ditetapkan, Aktivitas Tambang Menunggu Izin
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
IHSG Melemah 0,3 Persen ke Level 5.304,76 di Tengah Tren Sideways
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
Koreksi Tajam Mengintai Harga Emas Menuju Level US$3.400
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Pramono Anung Pastikan Hutan Kota UI Tidak Berubah Fungsi Jadi Sekolah
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Dewan Direksi Nvidia Tutup Peluang Jensen Huang Pimpin Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 06:49 WIB
Dilema Suku Bunga BI Hadapi Tekanan Rupiah dan Proyeksi Berbeda Ekonom
Rabu / 18-11-2026, 06:49 WIB
Pilih Mana? Ini Perbedaan Bedak Marcks Active vs Classic Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 06:35 WIB






