Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkomitmen melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Langkah ini diambil setelah kedua program prioritas pemerintah mendapat sorotan tajam terkait isu korupsi, insiden keracunan makanan, hingga penerapan yang dinilai tidak tepat sasaran.

Berdasarkan laporan CNBC Indonesia, gelombang protes juga sempat disampaikan langsung oleh perwakilan mahasiswa saat menemui Wakil Presiden setelah menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta pada Senin (15/6/2026) sore.

Fokus pada Efisiensi Anggaran

Perbaikan sistem ini difokuskan untuk memastikan efisiensi anggaran negara serta mencegah terjadinya kebocoran fiskal.

Melalui pernyataan resminya, Wakil Presiden menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam eksekusi proyek reguler tersebut.

"Pemerintah berkomitmen melakukan perbaikan tata kelola MBG & KDMP untuk memastikan setiap rupiah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat dan eksekusi program bisa lebih tepat sasaran, lebih efektif, efisien, serta terbebas dari praktek-praktek korupsi," kata Wapres Gibran lewat keterangan tertulis, Rabu (17/6).

Penyempurnaan regulasi ini juga diharapkan mampu memberikan dampak positif pada sektor makroekonomi dan menjaga stabilitas pasar.

Menurut Gibran, transparansi pengelolaan anggaran menjadi kunci utama dalam mempertahankan kredibilitas pemerintah.

"Langkah tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik dan meningkatkan kemampuan fiskal pemerintah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pasar terhadap perekonomian nasional."

Di sisi lain, aksi demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa di beberapa titik ibu kota sebelumnya mendesak agar pemerintah menghentikan pemborosan APBN.

Menanggapi tuntutan tersebut, pihak istana menyatakan tetap terbuka terhadap segala bentuk evaluasi yang bersifat membangun dari masyarakat demi perbaikan program ke depan.