Sistem dan tata kelola yang dibangun sejak awal justru menjadi faktor paling menentukan dalam upaya memperkuat pengawasan ekspor dan menutup potensi kebocoran penerimaan negara.

"Keberhasilan DSI nantinya tidak akan ditentukan oleh satu orang pemimpin, tetapi oleh kualitas tim, tata kelola, dan sistem yang dibangun sejak awal," katanya.

Yodhia mendorong agar desain SDM DSI disusun berdasarkan meritokrasi yang kuat.

Proses rekrutmen harus mengutamakan kompetensi dan integritas, target kinerja dibuat jelas dan terukur, remunerasi kompetitif untuk menarik talenta terbaik, serta budaya organisasi yang menjunjung transparansi dan profesionalisme.

Sebelumnya, CEO BPI Danantara Rosan Roeslani menjelaskan pemilihan Luke Thomas dilakukan setelah mempertimbangkan rekam jejak dan pengalamannya di sektor pertambangan serta perdagangan komoditas global.

Luke juga dinilai menunjukkan performa yang baik selama bergabung dengan Danantara.

Sebelum dipercaya memimpin DSI, Luke menjabat sebagai Senior Executive Vice President (SEVP) Business Performance & Optimization Danantara Indonesia sejak September 2025.

Ia juga pernah menduduki posisi Direktur sekaligus Chief Strategy and Technical Officer PT Vale Indonesia Tbk pada periode 2024-2025.

Dari sisi akademik, Luke memiliki latar belakang kuat di bidang pertambangan.

Ia meraih gelar Sarjana Teknik Pertambangan dari University of New South Wales serta tiga gelar master, yakni di bidang Keuangan, Teknik Pertambangan, dan Geomekanika.

Bagi Yodhia, perdebatan mengenai WNI atau WNA seharusnya tidak menjadi fokus utama.

>>> IHSG Diprediksi Variatif, Investor Tunggu Keputusan The Fed dan BI

Yang paling penting adalah memastikan DSI mampu menjalankan tata kelola yang profesional, transparan, dan bebas konflik kepentingan agar target peningkatan penerimaan negara serta pengurangan kebocoran ekspor dapat tercapai.