Pemerintah disarankan untuk menghentikan sementara pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna evaluasi menyeluruh.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, mengatakan moratorium program MBG hingga tiga bulan jauh lebih efektif dibandingkan sekadar memangkas anggaran atau mengubah fokus pelaksanaan.

>>> Bea Masuk Antidumping Kertas Karton dari Korea, Malaysia, dan Taiwan Mulai 25 Juni 2026

Menurut Huda, persoalan MBG tidak dapat diselesaikan hanya dengan efisiensi anggaran atau pergeseran prioritas.

Akar masalah justru terletak pada desain awal program yang disusun secara terburu-buru dan minim persiapan.

"Desain awal program MBG ini sudah salah dengan persiapan yang terburu-buru, tanpa persiapan yang matang.

Akibatnya program dijalankan dengan prinsip 'yang penting jalan' yang pada akhirnya membuat pelaksanaan menjadi kacau balau," ujar Huda kepada Kontan, Minggu (14/6/2026).

Ia menilai persoalan yang muncul bukan hanya terkait menu makanan yang memicu kasus keracunan atau kualitas gizi yang dipertanyakan, tetapi juga menyangkut tata kelola pelaksanaan yang tidak transparan.

"Penunjukan dapur ataupun yayasan sedari awal sangat rawan tindak korupsi karena tidak ada transparansi," katanya.

Huda menekankan bahwa transparansi mengenai pihak yang menyediakan makanan maupun pengelola dapur merupakan fondasi utama untuk menjamin kualitas program.

Tanpa keterbukaan tersebut, pengawasan terhadap standar makanan menjadi sulit dilakukan.

Karena itu, ia berpandangan bahwa langkah efisiensi anggaran yang kini ditempuh pemerintah bukan solusi yang tepat.

"Maka saya rasa efisiensi ini bukan jalan keluar yang paling baik, melainkan program ini seharusnya diberhentikan terlebih dahulu selama dua atau tiga bulan untuk evaluasi secara total," ujarnya.

Menurut Huda, efisiensi yang dilakukan saat ini lebih banyak didorong oleh keterbatasan fiskal dibandingkan keinginan melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola MBG.