>>> Pahami Perbedaan Menabung dan Berinvestasi untuk Kelola Keuangan

Ia mengusulkan pemerintah menghentikan sementara pelaksanaan program sembari melakukan audit terhadap seluruh dapur yang telah beroperasi, termasuk menelusuri kemungkinan afiliasi dengan pihak-pihak tertentu di pemerintahan.

"Audit semua dapur yang ada, termasuk afiliasi ke pemerintah seperti apa, sehingga akar masalahnya diketahui dan bisa diselesaikan.

Tanpa itu, evaluasi dan efisiensi hanya omong kosong saja," tegasnya.

Latar Belakang Program MBG

MBG merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang dijanjikan sejak masa kampanye Pilpres 2024.

Pemerintah semula menyiapkan anggaran sekitar Rp 335 triliun untuk menyediakan makanan bergizi gratis bagi sekitar 83 juta anak dan ibu hamil di seluruh Indonesia.

Namun, seiring tekanan terhadap kondisi fiskal, alokasi anggaran tersebut dipangkas menjadi Rp 268 triliun.

Sejak mulai dijalankan pada Januari 2025, implementasi MBG terus menuai sorotan.

Selain memunculkan kekhawatiran terhadap potensi pelebaran defisit anggaran negara, program ini juga dibayangi berbagai persoalan tata kelola, mulai dari dugaan korupsi hingga kasus keracunan makanan.

Penangkapan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) terkait dugaan korupsi menjadi pukulan terbaru bagi program tersebut.

Di sisi lain, sejumlah insiden keracunan makanan juga memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan kualitas dan keamanan pangan di lapangan.

Berdasarkan data Network for Education Watch, sedikitnya 33.000 anak dilaporkan terdampak kasus keracunan makanan yang berkaitan dengan program MBG hingga April 2026.

>>> BCA Siapkan Dividen Interim Pertama Rp2,46 Triliun untuk Tahun Buku 2026

Di tengah berbagai persoalan tersebut, pemerintah kini menggeser fokus pelaksanaan program dari ekspansi cepat menuju penguatan kualitas layanan, peningkatan standar dapur, dan pengawasan keamanan pangan.