Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, mendesak pemerintah untuk memberlakukan moratorium terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, penghentian sementara selama dua hingga tiga bulan lebih efektif dibandingkan sekadar memangkas anggaran atau menggeser fokus program.

>>> Turis Malaysia Kirim 1.200 Paket Belanja ke Hotel China, Staf Kewalahan

Huda menilai persoalan MBG tidak bisa diselesaikan hanya dengan efisiensi anggaran. Akar masalah terletak pada desain awal yang terburu-buru dan minim persiapan.

"Desain awal program MBG ini sudah salah dengan persiapan yang terburu-buru, tanpa persiapan yang matang.

Akibatnya program dijalankan dengan prinsip 'yang penting jalan' yang pada akhirnya membuat pelaksanaan menjadi kacau balau," ujar Huda kepada Kontan, Minggu (14/6/2026).

Ia menambahkan, persoalan yang muncul bukan hanya menu makanan yang memicu keracunan atau kualitas gizi, tetapi juga tata kelola yang tidak transparan.

"Penunjukan dapur ataupun yayasan sedari awal sangat rawan tindak korupsi karena tidak ada transparansi," katanya.

Huda menekankan bahwa transparansi penyedia makanan dan pengelola dapur adalah fondasi utama untuk menjamin kualitas program. Tanpa keterbukaan, pengawasan standar makanan sulit dilakukan.

Ia berpandangan bahwa langkah efisiensi anggaran yang ditempuh pemerintah bukan solusi tepat.

"Maka saya rasa efisiensi ini bukan jalan keluar yang paling baik, melainkan program ini seharusnya diberhentikan terlebih dahulu selama dua atau tiga bulan untuk evaluasi secara total," ujarnya.

Menurut Huda, efisiensi yang dilakukan saat ini lebih didorong oleh keterbatasan fiskal, bukan keinginan membenahi tata kelola MBG secara menyeluruh.

>>> 5 Pantangan Malam 1 Suro yang Masih Diyakini Sebagian Masyarakat Jawa

Ia mengusulkan pemerintah menghentikan sementara program sambil melakukan audit terhadap seluruh dapur yang beroperasi, termasuk menelusuri afiliasi dengan pihak tertentu di pemerintahan.