Mahkamah Konstitusi Hadapi Gugatan Terkait Aturan Koperasi Desa
Selasa / 27-10-2026, 16:35 WIB
Gugatan aturan Koperasi Desa Merah Putih ke MK menyoroti penggunaan Dana Desa dan kewenangan pemerintah pusat dalam pembentukan koperasi.
Selasa / 27-10-2026, 16:35 WIB
Gugatan aturan Koperasi Desa Merah Putih ke MK menyoroti penggunaan Dana Desa dan kewenangan pemerintah pusat dalam pembentukan koperasi.
Minggu / 18-10-2026, 00:21 WIB
Celios menyoroti transparansi akuisisi saham Bayan Resources oleh Haji Isam yang berpotensi memengaruhi evaluasi pasar saham Indonesia oleh MSCI.
Jumat / 16-10-2026, 03:42 WIB
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto merespons usulan CELIOS mengenai penerapan pajak kekayaan untuk kelompok orang superkaya di Indonesia.
Rabu / 14-10-2026, 02:56 WIB
CELIOS menilai kinerja Menteri ESDM Bahlil Lahadalia paling rendah dalam survei menteri 2026. Golkar lantas memberikan tanggapan atas hasil tersebut.
Senin / 12-10-2026, 11:07 WIB
Riset Celios dan KabinetBayangan mengungkap evaluasi dua tahun pemerintahan dengan skor kinerja Gibran Rakabuming Raka yang dinilai rendah oleh ahli dan masyarakat.
Rabu / 30-09-2026, 12:56 WIB
Celios menilai masifnya pembangunan PLTU captive di Indonesia dipengaruhi keterlambatan PLN menyediakan jaringan listrik untuk industri pengolahan logam.
Selasa / 29-09-2026, 01:42 WIB
Belanja pemerintah untuk program prioritas MBG dan Koperasi Merah Putih dinilai menguras APBN dan belum membawa dampak ekonomi signifikan.
Senin / 21-09-2026, 22:28 WIB
Pengamat ingatkan potensi celah split revenue dalam penerapan pajak e-commerce mulai November mendatang.
Kamis / 17-09-2026, 18:00 WIB
Program Makan Bergizi Gratis memicu perdebatan setelah CELIOS mengestimasi ada 50 ribu korban keracunan, yang langsung ditolak oleh Partai Gerindra.
Rabu / 16-09-2026, 14:49 WIB
Purbaya dicopot Presiden Prabowo sebagai Menkeu. Ekonom CELIOS menilai langkah ini tepat karena masalah internal serta pengelolaan APBN.
Jumat / 04-09-2026, 21:49 WIB
Data menunjukkan 50.059 orang menjadi korban keracunan MBG di 36 provinsi. Celios mendesak pemerintah menetapkan status KLB keracunan pangan.
Rabu / 22-07-2026, 16:21 WIB
Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menilai pengesahan UU PFII berpotensi menghambat upaya Indonesia menjadi anggota penuh OECD karena bertentangan dengan prinsip transparansi dan anti-korupsi.