Pemerintah memastikan aturan perpajakan untuk perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce akan segera diimplementasikan pada November.

Kebijakan tersebut bertujuan menciptakan perlakuan perpajakan yang setara antara pedagang secara daring dan luring.

Potensi Celah Split Revenue

Direktur Ekonomi CELIOS Nailul Huda menilai kebijakan itu perlu dibarengi pembenahan sistem serta integrasi data lintas platform.

Tanpa aturan data cross platform, pelaku usaha berpotensi melakukan pemecahan penjualan agar omzet berada di bawah ambang batas.

Praktik pembagian omzet ke beberapa platform tersebut dikhawatirkan memunculkan celah penghindaran pajak.

Selain itu, pemerintah diingatkan untuk mencegah risiko pajak berganda bagi pelaku usaha yang sudah taat membayar kewajiban.

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan kesiapan penuh dalam menjalankan aturan setelah masa penundaan berakhir.

Menurut Nailul, kesiapan sistem yang belum matang sebelumnya sempat menjadi alasan utama penundaan implementasi agar celah penghindaran dapat ditutup terlebih dahulu.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa pemerintah bersama para pelaku industri perdagangan digital kini sudah menyatakan siap melaksanakan aturan tersebut.

Sebelumnya, penundaan kebijakan ini diputuskan oleh mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menjaga momentum pemulihan konsumsi masyarakat secara bertahap.