Wacana baru terkait syarat pencalonan presiden yang mewajibkan dukungan minimal dari dua partai pemilik kursi di DPR menuai penolakan keras dari pengamat politik.

Aturan tersebut dinilai tidak memiliki landasan hukum yang jelas dan secara terbuka menabrak ketentuan konstitusi yang berlaku.

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menegaskan pandangannya untuk merespons wacana yang disinggung oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh.

Apabila wacana ini dipaksakan menjadi aturan resmi, langkah tersebut dianggap sebagai bentuk perlawanan nyata terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024.

MK sebelumnya telah memutuskan bahwa ketentuan ambang batas dalam bentuk apa pun dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Pemaksaan aturan yang substansinya sudah dibatalkan oleh MK dikhawatirkan dapat memicu krisis konstitusi serta tindakan pembangkangan hukum.

Hasil pemilihan umum juga terancam kehilangan legitimasi hukum karena berlandaskan pada aturan main yang tidak sesuai dengan putusan peradilan tertinggi.

Kondisi tersebut diprediksi akan melahirkan ketidakpastian hukum yang masif serta memicu polarisasi tajam antarlembaga negara.

Partai politik kecil maupun gabungan partai non-parlemen dipandang sebagai pihak paling dirugikan karena hak konstitusional mereka terancam diberangus.