Pemohon Gugat Aturan Koperasi Desa Merah Putih ke MK secara resmi pada Selasa (27/10/2026). Permohonan uji materiil tersebut terdaftar dengan Nomor Perkara 399/PUU-XXV/2026.

Gugatan ini diajukan oleh Kepala Desa Prawatan bersama Sajogyo Institute dan Koperasi Edukarya Negeri Lestari. Mereka mempersoalkan kewenangan pemerintah pusat dalam pembentukan koperasi melalui instruksi.

Pemeriksaan Sejumlah Undang-Undang

Para pemohon meminta MK menguji ketentuan dalam Undang-Undang Desa dan Undang-Undang Perkoperasian. Mereka didampingi oleh koalisi yang terdiri dari berbagai lembaga masyarakat.

Pasal yang dipersoalkan mencakup prioritas anggaran desa dan penugasan pemerintah. Kuasa hukum pemohon menilai program seragam dari pusat belum tentu sesuai dengan kebutuhan tiap desa.

Selain itu, pemohon meminta MK membatalkan Pasal 134 ayat (3) UU HKPD. Aturan tersebut mengatur kewenangan pemerintah dalam menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kementerian Koperasi serta Kementerian Desa dan PDT belum memberikan tanggapan resmi.

Perwakilan kuasa hukum pemohon, Muhamad Saleh, menegaskan bahwa koperasi seharusnya berlandaskan asas kekeluargaan dan kendali penuh oleh anggota.

Ia menilai pembentukan koperasi melalui perintah berpotensi menghilangkan ruang musyawarah masyarakat desa.

Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menambahkan bahwa pemotongan atau pengalihan anggaran desa dapat menunda pemenuhan kebutuhan dasar warga seperti infrastruktur dan layanan kesehatan.

Pihaknya meminta agar perhitungan kelayakan usaha program tersebut dibuka secara transparan kepada publik.