Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendesak pemerintah pusat agar segera mencairkan dana transfer ke daerah dan dana desa.

Nilai dana transfer yang masih tertahan tersebut mencapai hampir Rp2 triliun.

Selain itu, terdapat dana bagi hasil sebesar Rp1 triliun yang juga diharapkan dapat segera dicairkan.

Permintaan tersebut disampaikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Ariadi Noor.

Pernyataan itu diungkapkan di Gedung Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, pada Selasa (27/10/2026).

Langkah ini diambil di tengah keterbatasan kemampuan fiskal yang sedang dihadapi oleh pemerintah daerah.

Ariadi menilai pencairan dana tersebut memegang peranan penting untuk menjaga keberlangsungan keuangan daerah.

Kebutuhan tersebut mencakup tingkat pemerintah kabupaten serta kota di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.

Keterbatasan pendapatan asli daerah turut menjadi tantangan berat dalam membiayai berbagai kebutuhan pembangunan.

Pajak kendaraan bermotor sejauh ini masih menjadi salah satu sumber andalan penerimaan asli daerah.

Pemprov Kalsel berupaya mendorong pengembangan kawasan industri guna memperkuat kondisi perekonomian.

Berdasarkan data APBD Provinsi Kalimantan Selatan pada 2026, total pagu anggaran tercatat sebesar Rp19,87 triliun.

Realisasi anggaran hingga 26 Oktober 2026 telah mencapai angka Rp16,65 triliun.