Pemerintah pusat berencana menyiapkan langkah penyelesaian bagi daerah yang mengalami kendala dalam membayar gaji pegawai.

Kendala tersebut muncul karena tingginya proporsi beban belanja rutin yang harus ditanggung oleh anggaran daerah.

Evaluasi Kapasitas Fiskal dan Tambahan Anggaran

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers di Jakarta Pusat pada Selasa (27/10/2026).

Menurut Tito, alokasi belanja pegawai di sejumlah wilayah telah mencapai kisaran 40-50 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kondisi itu memberikan tekanan yang signifikan terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan pegawai serta program lainnya.

Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan kemudian membentuk tim teknis untuk mencari jalan keluar terbaik.

Sementara itu, Suahasil Nazara menegaskan bahwa pemerintah pusat mengawasi kapasitas keuangan setiap APBD secara cermat.

Pemerintah pusat telah menyalurkan tambahan Transfer ke Daerah senilai total Rp 20,5 triliun untuk berbagai kebutuhan.

Alokasi awal TKD dalam APBN 2026 sebesar Rp 693 triliun kini diperkirakan telah mencapai Rp 720 triliun setelah berbagai tambahan.

Tambahan dana tersebut disalurkan untuk mengantisipasi tekanan belanja pegawai serta penanganan dampak bencana alam di berbagai daerah.