Pusat Turun Tangan Evaluasi APBD yang Tertekan Anggaran Gaji Pegawai
Rabu / 28-10-2026, 04:49 WIB
Pemerintah pusat melalui Tito Karnavian dan Suahasil Nazara menyiapkan solusi bagi daerah yang kesulitan membayar gaji pegawai akibat beban APBD.
Rabu / 28-10-2026, 04:49 WIB
Pemerintah pusat melalui Tito Karnavian dan Suahasil Nazara menyiapkan solusi bagi daerah yang kesulitan membayar gaji pegawai akibat beban APBD.
Selasa / 27-10-2026, 16:35 WIB
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meminta pusat segera mencairkan dana transfer dan dana bagi hasil yang tertahan demi keuangan daerah.
Minggu / 18-10-2026, 12:07 WIB
BPK menemukan berbagai persoalan keuangan pada 37 LKPD tahun 2025 yang tidak memperoleh opini WTP, termasuk masalah dana BOSP dan aset hibah.
Sabtu / 10-10-2026, 03:28 WIB
DPD RI berkomitmen menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan soal berbagai persoalan berulang yang dihadapi oleh sektor keuangan daerah.
Sabtu / 26-09-2026, 06:49 WIB
Lili Yan Ing menilai kenaikan Dana Transfer ke Daerah harus diimbangi dengan produktivitas ekonomi serta keadilan Dana Bagi Hasil bagi wilayah.
Selasa / 15-09-2026, 18:07 WIB
Pemerintah Provinsi Jawa Barat mempertimbangkan opsi pinjaman ke PT SMI untuk mengatasi potensi defisit APBD 2026 yang berhasil ditekan ke angka Rp3,4 triliun.
Jumat / 14-08-2026, 23:07 WIB
Mendagri Tito Karnavian mengungkap realisasi pendapatan pemda turun jadi Rp608 triliun hingga Juli 2026, sementara tambahan TKD disalurkan untuk daerah.
Senin / 10-08-2026, 22:14 WIB
Pemerintah pusat menyiapkan tiga skema bantuan fiskal dan opsi pengalihan status guru untuk memastikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tidak dirumahkan oleh daerah.
Jumat / 07-08-2026, 04:21 WIB
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi melakukan evaluasi alokasi dana hibah sebesar Rp662 miliar akibat kondisi fiskal daerah yang tidak sesuai asumsi APBD.
Kamis / 23-07-2026, 05:06 WIB
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan Kemenkeu telah memetakan daerah yang kesulitan keuangan dan merumuskan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) yang masih menunggu persetujuan Presiden.
Selasa / 23-06-2026, 15:42 WIB
Anggota Banggar DPR Dede Yusuf mengusulkan agar gaji PPPK dan PPPK paruh waktu dibiayai APBN. Langkah ini dinilai bisa menyelamatkan keuangan daerah yang terbebani belanja pegawai.
Sabtu / 20-06-2026, 19:52 WIB
BSKDN Kemendagri melibatkan akademisi, pakar, dan media massa dalam validasi hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) untuk memperkuat objektivitas dan transparansi.