Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memaparkan perkembangan terbaru terkait kondisi keuangan pemerintah daerah secara nasional.

Realisasi pendapatan pemerintah daerah tercatat mencapai Rp606,8 triliun atau 51,05 persen hingga tanggal 31 Juli 2026.

Angka pendapatan tersebut menunjukkan penurunan jika dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 yang mencapai Rp691,8 triliun atau 51,93 persen.

Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat menyentuh angka Rp538,6 triliun atau sekitar 42,5 persen dari total anggaran.

Secara persentase, realisasi belanja tersebut lebih tinggi daripada periode yang sama tahun lalu sebesar 41,7 persen.

Namun secara nominal, angka belanja daerah tersebut mengalami penurunan dari catatan sebelumnya yang mencapai Rp576,4 triliun.

Pemerintah pusat kemudian merespons situasi ini dengan menyalurkan tambahan Transfer ke Daerah sebesar Rp18,9 triliun pada 5 Agustus 2026.

Tambahan anggaran tersebut dialokasikan khusus untuk membantu daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah.

Selain itu, dana tambahan ini juga diarahkan untuk membiayai belanja pegawai terutama dalam rangka pembayaran PPPK.

Tito menyebutkan bahwa sebagian besar permasalahan terkait pembayaran belanja pegawai tersebut kini sudah dapat diatasi dengan baik.

Daerah yang terdampak bencana alam juga ditetapkan sebagai salah satu prioritas utama dalam penerimaan tambahan dana tersebut.

Langkah penguatan fiskal ini didorong agar proses pemulihan wilayah terdampak bisa berjalan dengan jauh lebih cepat.