Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi alokasi dana hibah bagi sejumlah instansi vertikal.

Total nilai dana hibah yang dikaji ulang tersebut mencapai angka fantastis yaitu Rp662,3 miliar.

Kebijakan peninjauan kembali ini terpaksa ditempuh karena kondisi fiskal daerah dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan asumsi awal APBD.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa evaluasi anggaran tersebut masuk dalam agenda pembahasan perubahan anggaran saat ini.

Tekanan pada kemampuan keuangan daerah membuat sejumlah pos belanja wajib dikaji ulang agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Menurut Dedi Mulyadi, dana yang sudah dibelanjakan baru mencapai separuh dari total alokasi yang direncanakan.

Sementara itu, sisa anggaran yang belum terserap dipastikan akan kembali masuk ke dalam kas daerah.

Pemberian hibah kepada instansi vertikal sejak awal memang sangat bergantung pada kemampuan keuangan pemerintah provinsi.

Ketika realisasi pendapatan meleset dari target, alokasi yang telah dirancang tentu tidak dapat direalisasikan sepenuhnya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2025, total dana hibah untuk lima instansi mencapai Rp662.307.848.500.

Alokasi terbesar diterima oleh Kodam III/Siliwangi dengan nilai mencapai Rp319,22 miliar dalam APBD.

Polda Jawa Barat menyusul di urutan berikutnya dengan perolehan alokasi anggaran dana hibah sebesar Rp214,19 miliar.

Selain itu, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mendapatkan alokasi sebesar Rp100 miliar untuk tahun anggaran berjalan.

Komando Pasukan Gerak Cepat TNI AU memperoleh jatah dana hibah sebesar Rp23,88 miliar.

Komite Intelijen Daerah juga masuk dalam daftar penerima hibah dengan alokasi anggaran sebesar Rp5 miliar.

Dedi Mulyadi memastikan bahwa belum seluruh anggaran tersebut dicairkan meskipun sudah tercantum resmi di dalam dokumen APBD.

Dana yang belum digunakan kini ditarik kembali ke kas daerah sebagai bagian dari mekanisme penyesuaian.

Langkah evaluasi menyeluruh ini menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah mulai mengetatkan pengeluaran.

Setiap pengeluaran ke depan wajib disesuaikan dengan kemampuan riil keuangan daerah tanpa memperburuk kondisi APBD.