Dedi Mulyadi Pangkas Sejumlah Belanja Lewat Evaluasi Hibah
Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi alokasi dana hibah bagi sejumlah instansi vertikal.
Total nilai dana hibah yang dikaji ulang tersebut mencapai angka fantastis yaitu Rp662,3 miliar.
Kebijakan peninjauan kembali ini terpaksa ditempuh karena kondisi fiskal daerah dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan asumsi awal APBD.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa evaluasi anggaran tersebut masuk dalam agenda pembahasan perubahan anggaran saat ini.
Tekanan pada kemampuan keuangan daerah membuat sejumlah pos belanja wajib dikaji ulang agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Menurut Dedi Mulyadi, dana yang sudah dibelanjakan baru mencapai separuh dari total alokasi yang direncanakan.
Sementara itu, sisa anggaran yang belum terserap dipastikan akan kembali masuk ke dalam kas daerah.
Pemberian hibah kepada instansi vertikal sejak awal memang sangat bergantung pada kemampuan keuangan pemerintah provinsi.
Ketika realisasi pendapatan meleset dari target, alokasi yang telah dirancang tentu tidak dapat direalisasikan sepenuhnya.
Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2025, total dana hibah untuk lima instansi mencapai Rp662.307.848.500.
Alokasi terbesar diterima oleh Kodam III/Siliwangi dengan nilai mencapai Rp319,22 miliar dalam APBD.
Polda Jawa Barat menyusul di urutan berikutnya dengan perolehan alokasi anggaran dana hibah sebesar Rp214,19 miliar.
Selain itu, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mendapatkan alokasi sebesar Rp100 miliar untuk tahun anggaran berjalan.
Komando Pasukan Gerak Cepat TNI AU memperoleh jatah dana hibah sebesar Rp23,88 miliar.
Komite Intelijen Daerah juga masuk dalam daftar penerima hibah dengan alokasi anggaran sebesar Rp5 miliar.
Dedi Mulyadi memastikan bahwa belum seluruh anggaran tersebut dicairkan meskipun sudah tercantum resmi di dalam dokumen APBD.
Dana yang belum digunakan kini ditarik kembali ke kas daerah sebagai bagian dari mekanisme penyesuaian.
Langkah evaluasi menyeluruh ini menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah mulai mengetatkan pengeluaran.
Setiap pengeluaran ke depan wajib disesuaikan dengan kemampuan riil keuangan daerah tanpa memperburuk kondisi APBD.
Update Terbaru
Jadwal Rilis RPG Maker U2U di PC Lewat Steam pada 28 Januari Mendatang
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Pixel foldable gaming mode hilang misterius setelah sempat dirilis
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Drama Sejarah Sword & Silence Soroti Perjuangan Negara Kecil di Antara Adidaya
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
JLR Siap Hadirkan Mobil Baru Defender Sport Versi Listrik Tahun Depan
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Absennya Jakmania Disayangkan STY, Sanksi PSSI Jadi Pelajaran
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Drama 5 Gol di Copenhagen, Norwegia Amankan Tiket Perempat Final
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bioskop Indonesia Siap Tayangkan Film Peraih Palme d'Or Fjord
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Walhi Kalbar Laporkan Sebelas Perusahaan Terkait Karhutla 2026
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bakom RI dan Polri Bersatu Petakan Narasi Negatif di Ruang Digital
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Norwegia Amankan Tiket Terakhir, Ini Daftar 8 Tim Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Alasan warga Arab di Israel banyak berkarier sebagai tenaga medis
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Serpihan Pesawat Pan Am 812 Tersebar di Hutan Buleleng
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Organisme Purba Raksasa Berusia 400 Juta Tahun Ini Bukan Pohon Maupun Jamur
Rabu / 18-11-2026, 05:57 WIB
Norwegia Taklukkan Denmark 3-2 untuk Amankan Tiket Perempatfinal UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 05:56 WIB






