Pemerintah secara tegas menyatakan bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sama sekali tidak boleh dirumahkan akibat keterbatasan fiskal daerah.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyebutkan bahwa pemerintah pusat telah merancang tiga skema dukungan khusus bagi daerah.

Tiga Skema Bantuan Anggaran Daerah

Langkah pertama yang diwajibkan bagi pemerintah daerah adalah melakukan efisiensi anggaran secara menyeluruh.

Pemda diminta memangkas pos belanja yang tidak prioritas seperti perjalanan dinas serta kegiatan rapat.

Skema kedua melibatkan pemanfaatan Dana Bagi Hasil yang belum dibayarkan atau mengalami kurang bayar.

Jika dua langkah tersebut belum mencukupi, pemerintah pusat menyiapkan skema ketiga berupa tambahan Dana Alokasi Umum.

Dukungan total dari pemerintah pusat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198 Tahun 2026 mencapai sekitar Rp 18,9 triliun.

Dana tersebut terdiri dari sekitar Rp 10 triliun pembayaran DBH serta lebih dari Rp 8 triliun tambahan DAU.

Pemerintah juga mengkaji opsi pengalihan status guru menjadi aparatur sipil negara pemerintah pusat untuk meringankan beban daerah.

Solusi Beban Sektor Pendidikan

Opsi pengalihan status guru menjadi aparatur sipil negara pusat tersebut nantinya dapat ditempatkan di berbagai daerah yang mengalami kekurangan tenaga pendidik.

Langkah penempatan ini sekaligus diharapkan mampu membantu pemerataan distribusi guru serta meringankan beban belanja pegawai di lingkungan pemerintah daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian kewenangan sektor pendidikan telah diatur secara rinci.

Jenjang PAUD, TK, SD, serta SMP menjadi ranah kewenangan kabupaten dan kota, sedangkan tingkat SMA dan SMK berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi.

Melalui serangkaian skema dan dukungan tersebut, pemerintah pusat berharap persoalan keterbatasan fiskal tidak lagi menjadi alasan bagi daerah untuk merumahkan pegawai.