Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau SNLIK 2026 mencatat adanya kenaikan pada indeks inklusi keuangan nasional.

Angka tersebut meningkat dari 92,74% pada tahun 2025 menjadi 93,61% pada tahun 2026.

Sementara itu, indeks literasi keuangan nasional turut merangkak naik dari 66,64% pada tahun 2025 menjadi 69,57% pada 2026.

Meskipun sama-sama menunjukkan tren positif, jarak atau gap yang tercatat di antara kedua indikator tersebut dinilai cukup lebar.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi memberikan penjelasan terkait perbedaan angka yang signifikan ini.

Ia menyatakan bahwa standar ukuran literasi keuangan memiliki kriteria yang jauh lebih kompleks jika dibandingkan dengan inklusi.

Seseorang baru dapat dikategorikan sebagai individu yang terliterasi apabila memenuhi lima aspek penting secara bersamaan.

Kelima aspek tersebut mencakup pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, hingga perilaku finansial sehari-hari.

Warga yang sekadar mengetahui keberadaan suatu produk keuangan belum bisa otomatis masuk ke dalam kategori masyarakat terliterasi.

Pengamatan langsung di lapangan membuktikan masih banyak orang mengenal produk keuangan tetapi belum mempunyai keterampilan memadai.

Sebaliknya, metode pengukuran untuk inklusi keuangan jauh lebih sederhana dan tidak seketat penilaian literasi.

Masyarakat yang memiliki setidaknya satu rekening atau akses terhadap layanan produk keuangan sudah langsung masuk hitungan terinklusi.

Faktor utama pendorong melonjaknya angka inklusi adalah kemudahan proses pembukaan rekening secara digital.

Kehadiran berbagai dompet digital turut memudahkan masyarakat luas dalam mengakses berbagai produk layanan keuangan.

Capaian tingkat literasi Indonesia saat ini sudah melampaui target yang ditetapkan dalam dokumen RPJMN 2025-2029 sebesar 69,35%.

Posisi tersebut bahkan berada di atas standar rata-rata negara OECD yang tercatat berada di kisaran 63% berdasarkan data tahun sebelumnya.