Rangkaian insiden penembakan yang terjadi berturut-turut dalam sepekan terakhir di Thailand memicu pertanyaan publik mengenai regulasi kepemilikan senjata api.

Situasi memanas setelah mantan anggota parlemen Chalong Riewran menembak mati seorang pejabat pemerintah daerah pada Senin siang.

Peristiwa tersebut berlangsung di luar gedung pemerintahan di Provinsi Nonthaburi, wilayah utara Bangkok.

Chalong mengaku sempat mencoba berbicara dengan korban sebelum mengeluarkan senjata dan melepaskan tembakan.

Insiden maut itu menyusul penembakan massal sebelumnya di lingkungan sekolah Debsirin Nonthaburi School yang menewaskan total 9 orang.

Regulasi dan Sanksi Senjata Api di Thailand

Pemerintah Thailand sebenarnya menerapkan regulasi ketat terkait kepemilikan, penggunaan, dan peredaran senjata bagi warga sipil.

Setiap individu yang ingin memiliki senjata harus mengantongi izin resmi dari otoritas setempat dengan berbagai persyaratan.

Beberapa syarat utama meliputi usia minimal 20 tahun dan tidak memiliki catatan kriminal dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Selain itu, pemohon harus memiliki pekerjaan tetap, penghasilan reguler, serta alamat tinggal terdaftar secara resmi.

Membawa senjata api di ruang publik tanpa lisensi dikategorikan sebagai tindakan ilegal menurut hukum negara tersebut.

Pelanggar aturan kepemilikan senjata di Thailand terancam denda mulai dari 2.000 hingga 20.000 baht.

Hukuman penjara hingga 10 tahun juga menanti para pelanggar, bahkan sanksi mati dalam kasus ekstrem.

Kendati regulasi tergolong berat, banyak warga memilih jalan pintas untuk mendapatkan senjata melalui pasar gelap.

Praktik penjualan senjata secara daring juga belum sepenuhnya terkontrol secara maksimal oleh pihak berwenang.

Program subsidi senjata bagi aparat kepolisian dan militer turut berkontribusi terhadap tingginya kepemilikan senjata di masyarakat.

Data Gunpolicy. org mencatat warga Thailand memegang lebih dari 7,2 juta senjata api.

Dari jumlah tersebut, sekitar 1,2 juta senjata api tercatat tidak terdaftar alias berstatus ilegal.