Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memberikan penekanan khusus terkait percepatan rehabilitasi dan optimalisasi anggaran daerah.

Arahan tersebut disampaikan usai Rapat Terbatas mengenai Antisipasi Bencana Alam di Istana Merdeka, Jakarta.

Evaluasi Pemulihan dan Anggaran Daerah

Pemerintah membahas perkembangan pemulihan pascabencana Sumatra selama satu tahun terakhir yang mencakup 53 kabupaten/kota di tiga provinsi.

Tito menyoroti realisasi penyerapan anggaran yang masih bervariasi antar daerah dan meminta kepala daerah memaksimalkan dana yang ada.

Dalam rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto tersebut, pemerintah mengevaluasi progres rehabilitasi serta merumuskan langkah antisipasi menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.

Selain itu, keberlanjutan program pemulihan untuk tahun 2027 beserta kebutuhan anggarannya turut menjadi fokus pembahasan penting.

Sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Tito melaporkan bahwa pemulihan mencakup 53 kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Cakupan tersebut meliputi sektor infrastruktur konektivitas, pendidikan, kesehatan, sarana ekonomi, tempat ibadah, pasar, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah.

Proses pemulihan juga mencakup normalisasi sungai, pembersihan lumpur dan kayu, sektor perikanan dan pertanian, serta pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi warga terdampak.

Tito mengakui luasnya wilayah serta hujan berkelanjutan yang memicu banjir dan longsor susulan menjadi tantangan utama dalam proses pemulihan.

Sejumlah wilayah masih memerlukan penanganan lanjutan berupa perbaikan sungai dan jalan agar dapat berfungsi secara permanen hingga target penyelesaian pada 2028.

Pemerintah pusat telah mengalirkan dukungan anggaran sekurang-kurangnya Rp12,34 triliun yang mencakup Bantuan Belanja Tidak Terduga dan tambahan Transfer ke Daerah.

Kendati demikian, realisasi penyerapan anggaran di lapangan masih sangat bervariasi dengan sebagian daerah mencatatkan angka yang masih rendah.

Tito secara khusus mengingatkan para kepala daerah agar memaksimalkan anggaran tersebut untuk berbagai kebutuhan mendesak seperti penyediaan tenda dan perbaikan infrastruktur darurat.